Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama menyangkut penentuan desil masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Purbaya memastikan pemerintah tengah melakukan perbaikan terhadap data tersebut agar penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat menjadi lebih akurat.
“Sedang diperbaiki itu DTSEN-nya,” ujar Purbaya usai sidang debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 26 Agustus 2026.
Menurutnya, anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan sensus sekaligus penyempurnaan DTSEN mencapai hampir Rp7 triliun. Dengan anggaran yang cukup besar itu, Purbaya berharap kualitas data DTSEN pada tahun depan dapat semakin baik.
“Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini. Jadi DTSEN sama Sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun (2026) penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik,” jelas Purbaya.
Sebelumnya polemik muncul setelah sejumlah masyarakat menengah ke bawah mengeluh masuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10, yang selama ini dikategorikan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Padahal, status tersebut dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penentuan desil dalam DTSEN tidak semata-mata mengacu pada besaran gaji atau penghasilan bulanan.
Amalia mengatakan, desil merupakan peringkat relatif kondisi sosial ekonomi keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya berdasarkan sejumlah karakteristik.
Karena itu, menurutnya, angka desil tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah suatu keluarga masuk kategori kaya atau miskin.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” ujar Amalia dalam pernyataan resmi, Jumat 21 Agustus 2026.
