Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, saat menerima dukungan Pemkab Mamuju Tengah, dengan menyerahkan salinan sertifikat lahan oleh Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026. (Foto: Humas Kemensos)
Persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memasuki tahap baru setelah pemerintah daerah menyerahkan sertifikat lahan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima sertifikat tersebut dari Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin 24 Agustus 2026 lalu.
Penyerahan sertifikat ini menjadi tindak lanjut proses penyiapan lahan yang sebelumnya dilaporkan Pemkab Mamuju Tengah kepada Kemensos pada Juli lalu. Lahan yang semula dinilai kurang layak kemudian dipindahkan ke Desa Mamahe, Kecamatan Tobadak, dengan luas sekitar 8,85 hektare.
Saat ini, lahan tersebut masih berupa lahan pertanian dan dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Pak Bupati Mamuju Tengah menyerahkan sertifikat lahan, luasnya 8 hektare yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya, Rabu 26 Agustus 2026.
Dengan terbitnya sertifikat calon lahan Sekolah Rakyat, Agus Jabo berharap Mamuju Tengah dapat mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3 yang ditargetkan berlangsung tahun ini.
“Kami berharap di tahun ini Mamuju Tengah bisa mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3, supaya anak-anak kita yang ada di Mamuju Tengah, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, bisa secepatnya mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Menurut Agus Jabo, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Pendidikan dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin dalam meningkatkan kualitas hidup.
“Seperti yang diharapkan Bapak Presiden, Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan. Kita siapkan, kita gotong royong supaya kemiskinan bisa segera diatasi dan kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.
Agus Jabo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Karena itu, Sekolah Rakyat dikembangkan hingga jenjang pendidikan dasar agar intervensi terhadap anak-anak dari keluarga miskin dapat dilakukan sejak dini.
Ia juga menjelaskan kebutuhan terhadap Sekolah Rakyat masih sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam konteks program tersebut, masih terdapat lebih dari satu juta anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak bersekolah.
Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat yang tersedia saat ini baru sekitar 43.000 siswa. Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah meningkatkan kapasitas dari sebelumnya sekitar 1.000 siswa per sekolah menjadi hingga 2.500 siswa per sekolah.
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menjelaskan, sertifikat lahan yang diserahkan kepada Kemensos baru terbit pada 19 Agustus 2026. Karena itu, pihaknya langsung membawa dokumen tersebut ke Kemensos sebagai tindak lanjut proses penyiapan lahan.
“Terakhir proses sertifikatnya di tanggal 19 Agustus kemarin baru terbit, jadi sekarang kami bawa,” ujar Arsal.
Ia mengatakan Pemkab Mamuju Tengah terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat dapat dipenuhi.
Penyerahan sertifikat tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kesiapan lahan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan proses verifikasi selesai, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat segera dilaksanakan.
