DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman, tetapi mencakup pemantauan kualitas lingkungan serta langkah pemulihan setelah kebakaran.

Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia, menegaskan bahwa situasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan perlu menjadi perhatian serius.

"Bukan hanya dari sisi pemadaman tetapi juga dampak lingkungannya," ujar  Shanty dalam keterangan tertulis, Sabtu 22 Agustus 2026.

Menurutnya, upaya pengendalian karhutla perlu diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait. 

"Pemantauan wilayah rawan kebakaran serta ketersediaan informasi lingkungan juga dinilai penting untuk memperkuat langkah pencegahan," ujar dia.

Penanganan karhutla di Kalimantan, katanya, diharapkan tidak berhenti pada upaya pemadaman, tetapi dilanjutkan dengan pengendalian dampak, evaluasi kerusakan, dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

"Kebakaran yang berlangsung di tengah kondisi cuaca kering berpotensi memengaruhi kualitas udara, kondisi tanah dan air, serta ekosistem di wilayah terdampak,” ujar anggota Fraksi PDIP tersebut.

Selain itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan secara berkala.

“Kami mendorong pemerintah bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat pemantauan kualitas lingkungan, khususnya kualitas udara dan sebaran asap di wilayah terdampak.

Selain respons ketika kebakaran berlangsung, Shanty juga mendorong adanya evaluasi terhadap kerusakan lingkungan setelah karhutla berhasil dikendalikan.

"Kita perlu memastikan wilayah yang terdampak dapat dipulihkan sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran dan kerusakan lingkungan yang sama tidak terus berulang," pungkasnya.

*Kontributor Garut