ilustrasi demo mahasiswa di DPR. (Foto: AI)
Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 tidak direspons kelompok mahasiswa. Sejumlah elemen mahasiswa memastikan tidak akan turut dalam demonstrasi tersebut.
Salah satunya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi menolak terhadap rencana aksi tersebut. Penolakan ini didasari atas komitmen menjaga ketertiban umum serta keutuhan persatuan nasional.
Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Muhammad Amri Akbar, menekankan stabilitas keamanan dan kedaulatan simbol negara merupakan harga mati yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
"Kami menolak aksi itu demi menjaga kondusifitas, keutuhan persatuan nasional. Itu prinsip fundamental KAMMI, tak bisa ditawar-tawar," kata Muhammad Amri Akbar dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 22 Agustus 2026.
Alasan lainnya, aliansi tersebut diketahui sempat melontarkan ancaman ekstrem, yakni akan menyandera anggota DPR RI apabila tuntutan mereka mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor tidak segera dipenuhi.
"Pernyataan yang mengarah, berniat menyandera atau mengancam anggota DPR itu merupakan bentuk eskalasi yang tak bisa dibenarkan. Negara ini ada di alam demokrasi yang beradab," kata dia.
Senada dengan itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga memastikan tidak turut dalam demonstrasi di Bulan Agustus 2026.
Koordinator Pusat BEM SI periode 2026-2027, Andira Yofi Sulendra, mengatakan organisasinya masih melakukan konsolidasi setelah Musyawarah Nasional (Munas).
Andira menegaskan, BEM SI tidak ingin gerakan mahasiswa dibangun secara reaksioner atau sekadar mengikuti isu yang sedang ramai diperbincangkan publik.
Menurutnya, mahasiswa tetap memiliki posisi sebagai gerakan intelektual dan moral. Karena itu, setiap keputusan untuk turun ke jalan harus melalui pembacaan masalah dan konsolidasi yang matang.
"Kami tidak ingin gerakan BEM SI sifatnya reaksioner atau sekadar ikut karena sedang ramai. Prinsip kami tetap, mahasiswa itu punya peran sebagai gerakan intelektual dan gerakan moral," jelasnya.
Andira mengatakan BEM SI tetap terbuka untuk menggelar demonstrasi apabila hasil konsolidasi menunjukkan ada persoalan yang memang perlu dikawal melalui aksi massa.
"Kalau dari hasil konsolidasi dan pembacaan kami memang ada persoalan yang harus dikawal sampai turun ke jalan, tentu kami akan turun. Tapi kalau belum sampai ke sana, kami juga tidak akan memaksakan aksi hanya karena ada isu bahwa akan ada demo besar," ujar Andira.
Di tengah munculnya isu mengenai aksi besar pada Agustus, Andira juga mengingatkan mahasiswa agar berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang diterima sebelum menyebarkan maupun mengambil sikap.
"Jangan sampai karena sebuah isu viral, kita langsung ikut menyebarkan atau mengambil sikap tanpa tahu kebenarannya," pungkasnya.
