Berita

Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggandeng PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan GAPASDAP untuk memberangkatkan 12 truk bantuan kemanusiaan dari Pelabuhan Tanjung Perak (Foto: Istimewa)

Politik

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

SABTU, 22 AGUSTUS 2026 | 14:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepedulian bagi ribuan penyintas gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir. 

Kali ini, Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggandeng PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan GAPASDAP untuk memberangkatkan 12 truk bantuan kemanusiaan dari Pelabuhan Tanjung Perak. 

Memanfaatkan armada kapal DLU, iring-iringan logistik yang mencakup sembako, genset, hingga perlengkapan ibu dan anak ini diharapkan mampu meringankan beban lebih dari 1.000 keluarga terdampak.


Pemilihan Nagekeo sebagai sasaran utama bukan tanpa alasan. 

“Nagekeo menjadi prioritas karena informasi yang kami terima, bantuan yang masuk ke wilayah tersebut masih cukup terbatas. Karena itu, kami berupaya mengirimkan bantuan secara langsung agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar BHS, dalam keterangannya dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 22 Agustus 2026.

Agar tepat sasaran, timnya telah melakukan pemetaan secara matang.  Pihaknya berkoordinasi dengan posko bencana dan masyarakat di lokasi untuk mengetahui barang apa saja yang paling dibutuhkan para penyintas.

Meskipun infrastruktur darat seperti jalan dan jembatan banyak yang rusak akibat gempa, BHS memastikan timnya akan bekerja keras di lapangan. 

Selain kebutuhan pokok, pemulihan psikologis anak-anak turut menjadi prioritas lewat donasi mainan. 

“Trauma healing harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Anak-anak yang mengalami atau menyaksikan bencana tentu membutuhkan pendampingan agar trauma mereka tidak berlarut-larut,” tutur BHS. 

Terkait sektor pendidikan, BHS mendesak pemerintah segera memulihkan fasilitas belajar. “Jangan sampai anak-anak terlalu lama kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah yang rusak harus segera didata dan dilakukan percepatan pembangunan atau perbaikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal,” tegasnya.

Ia pun berharap sinergi semua elemen masyarakat makin solid ke depannya. Saat ini, yang paling penting adalah memastikan masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi bencana. 

"Semua pihak harus bergerak bersama, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar, memberikan pendampingan psikologis maupun mempercepat pemulihan infrastruktur dan pendidikan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya