Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Senin (17/8/2026). Kehadiran KKI menjadi alternatif instrumen pembayaran berbasis kredit yang diproses menggunakan infrastruktur sistem pembayaran domestik.
KKI merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit sebagai sumber dana atau deferred payment. Instrumen ini dikembangkan untuk mendukung sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal sekaligus memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.
Pada tahap awal peluncurannya, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi melalui QRIS. Lantas, apa itu Kartu Kredit Indonesia, apa saja syarat memilikinya, dan bank mana yang menerbitkan KKI?
Apa Itu Kartu Kredit Indonesia?Mengutip laman resmi Bank Indonesia, Kartu Kredit Indonesia (KKI) merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan fasilitas penundaan pembayaran. Perbedaan KKI dengan kartu kredit pada umumnya terletak pada jaringan pemrosesan transaksi.
KKI menggunakan Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional, sedangkan kartu kredit konvensional dapat menggunakan jaringan prinsipal internasional. Meski demikian, KKI bukan merupakan pengganti kartu kredit dengan prinsipal internasional.
Kedua instrumen pembayaran tersebut akan berjalan berdampingan sehingga masyarakat tetap dapat memilih instrumen pembayaran sesuai dengan kebutuhannya. KKI juga dapat diterbitkan untuk individu maupun korporasi.
Selain itu, KKI tersedia dalam layanan konvensional dan syariah sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) penerbit.
Kartu Kredit Indonesia Bisa untuk Transaksi QRISPada tahap awal, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital. Pengguna dapat menjadikan KKI sebagai sumber dana untuk melakukan pembayaran melalui QRIS.
Cara menggunakannya dilakukan dengan memilih fitur QRIS pada aplikasi pembayaran. Setelah itu, pengguna memilih KKI sebagai sumber dana sebelum menyelesaikan transaksi.
Kartu Kredit Indonesia dapat digunakan melalui tiga kanal QRIS, yaitu:
- QRIS MPM (Merchant Presented Mode)
- QRIS CPM (Customer Presented Mode)
- QRIS Tap
Pada tahap awal, KKI dapat digunakan untuk berbagai transaksi di merchant yang menerima QRIS di seluruh Indonesia. Selain transaksi domestik, KKI juga dapat digunakan untuk transaksi luar negeri melalui skema QRIS Cross Border pada negara-negara mitra yang telah mendukung layanan tersebut.
Limit Transaksi Kartu Kredit IndonesiaBatas transaksi KKI melalui QRIS mengikuti ketentuan QRIS yang berlaku. Salah satunya adalah batas maksimal transaksi sebesar Rp10 juta per transaksi.
Namun, limit kredit yang diberikan kepada setiap pemegang KKI tidak ditetapkan secara seragam. Besaran plafon kredit mengikuti ketentuan kartu kredit yang berlaku serta hasil penilaian kredit dari masing-masing PJP penerbit.
Limit KKI yang diterima setiap pengguna dapat berbeda sesuai dengan profil, kemampuan pembayaran, dan hasil penilaian kredit dari bank atau PJP penerbit. Ke depan, BI menyiapkan pengembangan KKI agar dapat digunakan untuk transaksi daring melalui Online Payment serta transaksi luring menggunakan kartu fisik.
Daftar Bank Penerbit Kartu Kredit IndonesiaMasyarakat yang ingin memiliki KKI harus mengajukan permohonan kepada PJP yang menerbitkan KKI. Proses verifikasi, persetujuan, hingga aktivasi kartu mengikuti kebijakan masing-masing penerbit.
Pada tahap awal, terdapat tujuh PJP first mover yang menerbitkan Kartu Kredit Indonesia, yaitu:
- BCA
- Bank Mandiri
- BNI
- BRI
- CIMB Niaga
- Permata Bank
- Bank Mega
Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi PJP next mover yang mengembangkan KKI dengan skema pembiayaan syariah. BI juga menyebut KKI dapat diterbitkan oleh PJP bank maupun lembaga selain bank sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Syarat Memiliki Kartu Kredit IndonesiaKarena KKI merupakan bagian dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), persyaratan kepemilikannya mengacu pada ketentuan kartu kredit yang berlaku. Untuk pemegang kartu utama, calon pengguna KKI harus memenuhi ketentuan usia sebagai berikut:
- Minimal berusia 21 tahun atau telah menikah.
- Memiliki pendapatan minimal Rp3 juta per bulan setelah dikurangi kewajiban.
- Memenuhi proses penilaian kelayakan dan manajemen risiko dari PJP penerbit.
Sementara itu, pemegang kartu tambahan harus berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. PJP penerbit juga dapat meminta informasi atau dokumen tambahan sesuai dengan proses penilaian kredit yang diterapkan.
Apakah Limit Kartu Kredit Indonesia Sama untuk Semua Pengguna?Limit Kartu Kredit Indonesia tidak sama untuk seluruh pengguna. Besaran plafon kredit ditentukan berdasarkan ketentuan kartu kredit yang berlaku dan hasil penilaian kredit masing-masing PJP.
Artinya, dua orang yang mengajukan KKI pada penerbit yang sama belum tentu memperoleh limit kredit yang sama. Penerbit akan mempertimbangkan profil dan hasil penilaian kredit sebelum menentukan besaran limit.
Sementara itu, batas maksimum suku bunga KKI mengikuti ketentuan kartu kredit yang berlaku. Informasi mengenai suku bunga dapat dilihat melalui ketentuan resmi Bank Indonesia dan kebijakan masing-masing penerbit.
Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan dan penyelenggaraan kartu kredit tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Industri Sistem Pembayaran. Ketentuan tersebut juga mencakup pedoman penyelenggaraan kegiatan akses ke sumber dana berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
Dengan adanya aturan tersebut, penerbitan dan penggunaan KKI tetap berada dalam kerangka regulasi sistem pembayaran dan ketentuan kartu kredit yang berlaku.
Cara Mengajukan Kartu Kredit IndonesiaMasyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan KKI kepada PJP penerbit yang menyediakan layanan tersebut. Secara umum, prosesnya mencakup pengajuan permohonan, penyampaian informasi atau dokumen yang diperlukan, proses verifikasi dan penilaian kelayakan kredit, persetujuan, hingga aktivasi.
Namun, detail persyaratan dan mekanisme pengajuan dapat berbeda antara satu PJP dengan PJP lainnya. Karena itu, calon pengguna perlu mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh bank atau PJP penerbit KKI.
