Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Dunia

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

KAMIS, 20 AGUSTUS 2026 | 14:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Utang pemerintah Amerika Serikat (AS) mencetak rekor baru sebesar 40 triliun Dolar AS atau sekitar Rp711,2 kuadriliun. 

Angka ini berlipat ganda dalam waktu kurang dari satu dekade akibat tingginya biaya jaminan sosial, lonjakan suku bunga, dan penerimaan negara yang tertekan oleh pemangkasan pajak. 

Berdasarkan laporan harian Departemen Keuangan AS, rincian utang tersebut mencakup 32,266 triliun Dolar AS surat utang publik dan 7,782 triliun Dolar AS utang antar-pemerintah.


Secara historis, sekitar sepertiga dari lonjakan ini berasal dari era pandemi. Kebijakan Donald Trump selama dua periode masa jabatannya menyumbang total kenaikan utang 11,6 triliun Dolar AS, sementara era Joe Biden menambah beban sebesar 8,4 triliun Dolar AS.

Pakar memperingatkan adanya ancaman krisis fiskal karena pengeluaran AS jauh melampaui pendapatannya. Dari total pengeluaran tahunan sebesar 7 triliun Dolar AS, sekitar 60 persen dialokasikan untuk program wajib (seperti Social Security dan Medicare) yang sulit dipangkas.

Kondisi ini diperparah oleh biaya pembayaran bunga utang yang kini melonjak hingga 1,1 triliun Dolar AS. 

Beban bunga tersebut telah melampaui anggaran pertahanan (Pentagon) serta kesehatan, dan resmi menjadi pos pengeluaran terbesar kedua negara setelah sistem pensiun.

Tingginya penerbitan utang membuat investor menuntut imbal hasil (yield) yang lebih besar, mendorong yield obligasi jangka panjang ke level tertinggi dalam dua dekade. Di sisi lain, minat investor asing yang memegang sepertiga surat utang AS juga terus menyusut.

Sebagai intervensi agresif untuk menekan yield dan meredam volatilitas pasar, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengumumkan pelipatgandaan pembelian kembali (buyback) surat utang tenor 10-30 tahun menjadi sedikitnya 4 miliar per operasi.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya