Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Besarnya belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai memiliki konsekuensi terhadap meningkatnya beban utang pemerintah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pembayaran bunga utang berpotensi menggerus ruang fiskal untuk belanja produktif.

Analis Ekonomi Politik Lab 45, Nadia Restu Utami, mengatakan program dan belanja pemerintah memang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kapasitas fiskal yang terbatas membuat peningkatan belanja harus diikuti dengan perhitungan terhadap konsekuensi pembiayaannya.

“Konsekuensi dari belanja negara adalah utang. Nah ini yang menjadi perhatian sekarang,” kata Nadia di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurutnya, besarnya beban bunga utang terlihat dari komponen belanja negara berdasarkan jenisnya. Pembayaran bunga utang bahkan disebut telah mengambil porsi yang cukup besar.

"Bunga utang saja bayangkan sudah men-drive lebih besar tadi hampir 15 persen,” ujarnya.

Nadia menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya utang. Hal yang lebih penting adalah bagaimana utang tersebut dikelola agar tidak justru mengurangi kemampuan pemerintah membiayai program produktif.

“Intinya adalah utang ini akan menggerogoti ruang fiskal atau belanja produktif tadi. Bayangkan penerimaan kita hampir 15 persennya itu digunakan untuk membayar bunga utang saja,” jelasnya.

Meski demikian, Nadia menilai utang tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian. Dalam kondisi tertentu, utang justru dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara produktif.

“Kalau bicara soal utang sebetulnya utang itu bagus atau enggak sih. Kalau kita melihat teori dan beberapa contoh negara maju, utang itu bisa menjadi katalisator pertumbuhan,” katanya.

Ia mencontohkan Korea Selatan yang mampu memanfaatkan pembiayaan untuk mendorong pembangunan hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

“Kita sebetulnya dengan utang era rezim Soeharto bisa melakukan pembangunan. Tapi ketika dia berlebihan, itu akan menjadi beban sendiri buat pemerintahan dan bahkan generasi mendatang,” tandas Nadia.