Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, saat menerima kunjungan audiensi Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026 (Foto: Humas Kemensos)
Kementerian Sosial (Kemensos) terus memberikan perhatian terhadap wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Salah satunya dengan mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Upaya tersebut dibahas saat Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Berdasarkan hasil survei Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lahan tersebut dinyatakan layak.
Namun, masih terdapat dua persyaratan yang perlu dituntaskan, yakni dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan perluasan akses jalan menuju lokasi.
“Jadi saya berharap betul Sumba Timur bisa, karena Sumba Barat sudah masuk ini, ya Sumba Timur bisa ikut. Kalau kemudian tadi syaratnya masih kurang dua, satu pelebaran jalan sama satunya PKKPR itu beres, ya sudah,” kata Agus Jabo.
Bupati Umbu Lili Pekuwali merespons arahan tersebut dengan menyatakan komitmennya untuk segera memenuhi persyaratan yang diperlukan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan.
“Kalau jalan sebetulnya sudah ada, lebar standar jalan daerah saja, mungkin sekitar 4 meter yang sudah pengerasan, itu mulai langsung di tepi jalan itu. Kalau terkait dengan komitmen untuk meningkatkan kondisinya, nanti kami akan lebarkan,” kata Umbu.
Menurut Umbu, lokasi calon Sekolah Rakyat tersebut cukup potensial karena telah didukung infrastruktur dasar, seperti jaringan listrik dan air bersih.
Ia mengatakan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sangat dibutuhkan Sumba Timur. Pasalnya, angka kemiskinan di daerah itu masih mencapai 25 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 18 persen.
“Kami salah satu kabupaten yang masuk kategori 3T, salah satu kabupaten di NTT dari 22 kabupaten. Kategori 3T ini memang sesuatu yang masih kami upayakan di daerah supaya paling tidak angka-angka perbaikan di tingkat masyarakat juga bisa kita optimalkan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Umbu juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan Kemensos di Sumba Timur, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
“Program-program Kementerian Sosial memang menyentuh sekali, terutama berkaitan dengan bansos, berkaitan dengan PKH, betul-betul membantu. Kami tidak hanya sekadar menyalurkan, kami juga memantau masyarakat penerima ini memanfaatkan dengan benar,” kata Umbu.
Sementara itu, Agus Jabo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Nah, Sekolah Rakyat itu dibuat dalam rangka pengentasan kemiskinan, jadi Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antargenerasi,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat nantinya tidak menggunakan sistem pendaftaran terbuka. Pemerintah akan melakukan jemput bola berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tersebut menyasar keluarga yang paling membutuhkan.
“Jadi kan sekarang kita sudah punya data tunggal, dari data tunggal itu kemudian kita bentuk tim, tim itu yang kemudian akan ground check,” demikian Agus Jabo.
