Berita

Gedung Bank Indonesia (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

BI-Rate Diproyeksi Bertahan 5,75 Persen Imbas Tekanan Rupiah dan Defisit Transaksi

RABU, 19 AGUSTUS 2026 | 10:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2026.

Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menilai, BI belum perlu menaikkan maupun menurunkan suku bunga. 

“Bank Indonesia diperkirakan akan kembali mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen pada RDG Agustus 2026, dengan suku bunga Deposit Facility 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen,” kata Josua dalam risetnya pada Rabu, 19 Agustus 2026.


Menurutnya, BI perlu memberi waktu bagi kenaikan suku bunga kumulatif 100 basis poin pada Mei-Juni untuk bekerja, sembari tetap menjaga stabilitas Rupiah melalui intervensi valas dan instrumen moneter.

"Keputusan terbaik saat ini bukan menaikkan ataupun menurunkan suku bunga, melainkan memberi waktu bagi kenaikan kumulatif 100 basis poin pada Mei-Juni untuk bekerja," tegasnya.

Ia mengatakan inflasi domestik belum memberikan alasan bagi BI untuk menaikkan suku bunga. Inflasi Juli tercatat deflasi 0,14 persen secara bulanan dan turun menjadi 2,88 persen secara tahunan dari 3,34 persen pada Juni. Inflasi inti juga masih terkendali di level 2,76 persen.

Namun, kondisi tersebut dinilai belum cukup menjadi dasar pemangkasan suku bunga karena tekanan eksternal masih ada. Indeks harga komoditas impor Juli naik 12,50 persen secara tahunan, sementara Rupiah masih terdepresiasi 10,53 persen.

“Dengan kata lain, inflasi saat ini jinak, tetapi risiko kenaikan harga akibat pelemahan Rupiah dan harga komoditas masih cukup besar. Ini memberikan alasan kuat untuk menahan, bukan memangkas suku bunga," ujarnya.

Di sisi lain, BI perlu mewaspadai pelebaran defisit transaksi berjalan. Josua memperkirakan defisit transaksi berjalan sepanjang 2026 mencapai 36,15 miliar Dolar AS atau 2,46 persen terhadap PDB, jauh lebih besar dibandingkan 0,11 persen terhadap PDB pada 2025.

Kondisi ini terjadi ketika surplus perdagangan menyusut, sementara impor tetap kuat. Pada triwulan II, ekspor hanya tumbuh 4,13 persen, sedangkan impor melonjak 8,82 persen.

"Permintaan Dolar dari aktivitas ekonomi meningkat lebih cepat daripada tambahan pasokan devisa dari ekspor," jelasnya.

Cadangan devisa juga turun dari 156,47 miliar Dolar AS pada akhir 2025 menjadi sekitar 145,3 miliar Dolar AS pada akhir Juli 2026. Meski masih setara 5,5 bulan impor, tren tersebut membuat BI perlu berhati-hati dalam mengelola stabilitas Rupiah.

“BI memiliki amunisi yang cukup, tetapi tidak ideal apabila stabilisasi Rupiah terus dilakukan terutama dengan menjual cadangan devisa. Menahan BI-Rate pada 5,75 persen membantu mengurangi kebutuhan intervensi tersebut dengan mempertahankan daya tarik imbal hasil Rupiah,” sambungnya.

Sementara itu, arus modal asing disebut mulai membaik, terutama ke SRBI. Kepemilikan nonresiden di SRBI naik dari sekitar Rp287,06 triliun pada akhir Juli menjadi Rp301,95 triliun per 13 Agustus.

Menurut Josua, kondisi tersebut menunjukkan daya tarik imbal hasil instrumen BI masih penting bagi stabilitas Rupiah. Karena itu, pemangkasan BI-Rate terlalu dini berisiko mengurangi daya tarik aset Rupiah.

Dari sisi global, inflasi AS yang mulai mereda juga membuat BI tidak perlu menaikkan suku bunga. Namun, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun masih tinggi di sekitar 4,7 persen sehingga tekanan eksternal belum sepenuhnya hilang.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Josua mempertahankan proyeksi BI-Rate di level 5,75 persen hingga akhir 2026.

"Menahan suku bunga sambil memperkuat intervensi dan daya tarik instrumen Rupiah memberikan perbandingan manfaat dan biaya yang lebih baik dibandingkan menaikkan ataupun menurunkan BI-Rate," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya