Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). (Foto: Humas BNPB)
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan puluhan armada udara ke sejumlah wilayah rawan. Sebanyak 40 armada udara disiapkan untuk mendukung upaya pemadaman dan penanganan karhutla di lapangan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering.
Kemenhut juga terus memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan informasi dini mengenai potensi karhutla dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah penanganan di lapangan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah dalam mencegah meluasnya kebakaran sekaligus memastikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu.
“Pemerintah all out tangani karhutla. Kementerian Kehutanan terus memperkuat sinergi dengan BNPB dan BMKG dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, salah satunya melalui kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca,” kata Raja Antoni, Rabu, 19 Agustus 2026.
Koordinasi dengan BNPB telah mengerahkan 40 armada udara untuk mendukung penanganan karhutla. Armada tersebut terdiri dari 10 pesawat patroli, 27 helikopter water bombing, dan 3 pesawat OMC.
Khusus di enam provinsi prioritas, BNPB mengerahkan 36 armada udara yang terdiri dari 12 armada patroli udara, 21 helikopter water bombing, dan 3 pesawat OMC.
“Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah koordinasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Langkah tersebut mencakup rapat koordinasi khusus bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta kementerian/lembaga terkait di Manggala Wanabakti, hingga rapat terbatas penanggulangan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Dalam rapat tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah menteri, TNI, Polri, BMKG, BRIN, dan BNPB. Selain itu, apel kesiapsiagaan karhutla juga digelar di tiga provinsi yang dinilai rawan, yakni Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan.
