Wakil Ketua komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris. (RMOL/Faisal Aristama)
Usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa, dinilai layak untuk dikaji secara serius oleh pemerintah.
Sebab, rantai penyediaan dan distribusi makanan yang lebih pendek tentu dapat mengurangi titik-titik risiko, baik risiko keamanan pangan maupun potensi penyimpangan anggaran.
Demikian disampaikan Wakil Ketua komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, sesaat lalu, Selasa, 18 Agustus 2026.
“Secara prinsip, usulan tersebut merupakan ide yang baik dan layak untuk dipertimbangkan pemerintah,” kata Charles.
Menurutnya, semua upaya perbaikan gizi yang dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus melibatkan orang tua dalam memastikan pemenuhan gizi anak merupakan alternatif yang patut dikaji dalam penyelenggaraan MBG.
“Ini menjadi penting mengingat kasus keracunan dalam program MBG hingga saat ini sudah berdampak terhadap lebih dari 45 ribu orang,” kata Legislator PDIP ini.
Charles berpandangan bahwa pelibatan orang tua siswa juga memiliki kelebihan karena orang tua tentu memiliki kepentingan paling besar untuk memastikan anaknya mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Ia menegaskan bahwa tidak ada orang tua yang ingin memberikan makanan basi atau tidak layak kepada anaknya.
Namun, kata Charles, apabila skema transfer langsung seperti ini hendak diterapkan, pemerintah tetap harus menyiapkan mekanisme yang memastikan dana benar-benar digunakan untuk pemenuhan gizi anak.
“Karena itu, usulan ini menurut saya layak dikaji secara serius, termasuk kemungkinan untuk diuji coba terlebih dahulu di sejumlah daerah dan kemudian dievaluasi efektivitasnya dibandingkan dengan skema MBG yang berjalan saat ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalisasi risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip Jumat, 31 Juli 2026.
Romy menjelaskan, melalui skema tersebut dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, maka total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
Menurutnya, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himbara agar Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan.
Selain mengusulkan penyaluran bantuan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat, Romy juga menawarkan alternatif lain berupa pengelolaan anggaran melalui dapur atau kantin sekolah. Menurutnya, skema tersebut akan lebih sederhana karena pengelolaan makanan dilakukan langsung oleh pihak sekolah.
“Opsi kedua adalah di sekolah dapurnya, ya dibuat di sekolah yang mengelola adalah sekolah gitu itu lebih simpel lagi,” kata Romy Soekarno.
