Semoga Pidato Prabowo Tidak Blunder

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 14 Agustus 2026, dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah, termasuk jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai para menteri, wamen, dan kepala lembaga justru menjadi pihak yang patut merasa “deg-degan” menjelang pidato kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung DPR RI.

“Kalau menurut saya yang seharusnya deg-degan adalah para menteri, wamen, dan kepala lembaga,” kata sosok yang akrab disapa Hensa itu kepada RMOL.

Menurutnya, pidato kenegaraan Presiden Prabowo berpotensi menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja kabinet. Ia menduga setelah agenda tersebut, Presiden dapat melakukan evaluasi sekaligus perbaikan terhadap susunan maupun kinerja pemerintahan.

“Mungkin setelah pidato kenegaraan Presiden akan melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan di kabinet,” ujarnya.

Founder lembaga survei Kedai Kopi itu berharap Presiden Prabowo dapat mengambil pelajaran dari berbagai perkembangan dan situasi terkini dalam menyampaikan pidatonya.

Ia pun mengingatkan agar pidato kenegaraan tersebut tidak menimbulkan blunder yang justru memunculkan persoalan baru bagi pemerintah.

“Kalau menurut saya Presiden belajar dari yang terjadi dan situasi terkini. Kita doakan saja semoga (pidato) tidak blunder,” pungkasnya.

Pidato kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 merupakan bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Agenda tersebut juga meliputi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam agenda tersebut, pemerintah akan menyampaikan rancangan anggaran negara untuk 2027 beserta program-program prioritas yang menjadi dasar pembahasan APBN oleh DPR RI.