Ekonomi Makin Buruk Jika Kebebasan Pers Ditekan

Akademisi dan pengamat sosial politik Ubedilah Badrun menegaskan jurnalisme kritis harus tetap berpihak pada kepentingan publik serta tidak berubah menjadi corong kekuasaan. 

Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab besar memastikan informasi yang diterima masyarakat telah melalui proses verifikasi dan penyaringan yang ketat.

Ubedilah menyampaikan hal itu saat membahas karakter jurnalisme kritis dalam Pelatihan Jurnalistik Tematik Dewan Pers bertajuk “Bukan Londo Ireng: Jurnalisme Kritis vs Stigmatisasi Anti Kritik”

Menurut Ubed, jurnalisme kritis tidak cukup hanya memenuhi unsur 5W+1H, tetapi harus mampu menggali informasi secara mendalam, melakukan verifikasi secara ketat.

"Serta membangun skeptisisme yang sehat terhadap setiap informasi," katanya.

Ia mengingatkan, tekanan terhadap pers dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk apa yang disebutnya sebagai “sensor siluman”. Kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang gerak jurnalis tanpa harus melalui pelarangan secara terbuka.

Karena itu, Ubedilah mendorong media dan jurnalis membangun jaringan alternatif untuk menjaga keberlangsungan publikasi ketika menghadapi tekanan. Publikasi lintas jaringan, kata dia, dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan informasi dan mencegah karya jurnalistik berhenti akibat intervensi.

“Ini kerja kolektif,” ujarnya.

Ubedilah menilai intervensi terhadap pers bukan hanya berdampak pada demokrasi dan kebebasan informasi, tetapi juga dapat memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi nasional.

Menurutnya, investor membutuhkan kepastian dan lingkungan yang sehat dalam menjalankan kegiatan usaha. Tekanan terhadap kebebasan pers justru dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap suatu negara.

“Investor takut investasi ke negara yang persnya ditekan. Pers ditekan, ekonomi makin buruk,” katanya.

Ia juga menyoroti tren kebebasan pers yang semakin menurun. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena pers merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.

Di sisi lain, Ubedilah mengakui pers juga menghadapi persoalan internal, terutama terkait kebutuhan modal untuk menjaga keberlangsungan perusahaan media. Menurutnya, kesulitan ekonomi yang dialami pers tidak dapat dilepaskan dari persoalan praktik ekonomi yang tidak sehat.