Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

KSPI Desak PP Pesangon 0,5 Kali Dicabut

KAMIS, 13 AGUSTUS 2026 | 14:39 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Perlindungan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu poin utama yang didorong kelompok buruh dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Buruh secara khusus menyoroti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur pesangon PHK karena efisiensi sebesar 0,5 kali.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta aturan tersebut dicabut dan perlindungan pesangon diperkuat dalam UU Ketenagakerjaan yang baru.


"PHK di mana-mana. Pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan saya sudah mengingatkan kepada Menteri Tenaga Kerja masih menggunakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021," kata Said di Kompleks Parlemen, Kamis, 13 Agustus 2026. 

Menurutnya, ketentuan tersebut membuat pekerja yang terkena PHK karena efisiensi hanya memperoleh pesangon sebesar 0,5 kali.

"Di mana isinya bahwa perusahaan yang ter-PHK efisiensi pesangonnya 0,5 dan di seluruh Indonesia semua berontak. Nah ini harus dicabut, cabut dulu semua Peraturan Pemerintah baik PP nomor 34, nomor 35, nomor 36, nomor 37," tegasnya.

Said mengatakan pencabutan sejumlah PP tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ia menempatkan isu pesangon sebagai salah satu dari tujuh poin prinsip perlindungan pekerja yang didorong kelompok buruh.

"Isu yang ketiga yang memuat adalah tentang pesangon. Dimulai dengan mencabut PP nomor 35 tahun 2021 tentang pesangon yang 0,5 kali," ujarnya.

Selain pesangon, tujuh poin yang disampaikan Said mencakup upah layak, PHK, tenaga kerja asing, jam kerja dan waktu istirahat termasuk perlindungan pekerja perempuan, outsourcing, serta karyawan kontrak.

Said mengatakan perlindungan pesangon perlu diperkuat dalam UU Ketenagakerjaan baru. Ia juga menilai sejumlah ketentuan yang masih dinilai baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipertahankan.

Salah satunya terkait jaminan kehilangan pekerjaan yang menurut Said tidak digugat buruh dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku.

"Jaminan kehilangan pekerjaan itu jangan hilang. Karena dasar jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan memang tidak digugat di MK oleh kami, nggak digugat di MK oleh buruh, makanya dia tidak hilang," jelasnya.

Said menyampaikan pandangan tersebut dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama pimpinan DPR dan kelompok serikat pekerja. Ia berharap pembahasan UU baru tidak dilakukan secara tergesa-gesa agar perlindungan terhadap pekerja dapat disusun secara komprehensif.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168 Tahun 2024 memberikan tenggat pembentukan UU Ketenagakerjaan baru hingga Oktober 2026. Said meminta proses tersebut tetap memperhatikan substansi perlindungan pekerja, termasuk ketentuan mengenai pesangon.

Menurutnya, pembahasan RUU Ketenagakerjaan juga perlu menghindari pola pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai minim partisipasi buruh.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya