ASEAN Economist UOB, Enrico Tanuwidjaja (Paling kiri) dalam UOB Media Editors Circle 2026: Powering Indonesia’s Next Engine of Growth di Jakarta (Foto: RMOL/Reni Erina)
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai masih terbuka untuk dicapai.
Namun, pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar mengandalkan belanja fiskal menuju penguatan investasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta peningkatan kualitas belanja negara.
ASEAN Economist UOB, Enrico Tanuwidjaja, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5-6 persen masih belum mencerminkan kapasitas ekonomi nasional. Menurut dia, ruang untuk tumbuh lebih tinggi masih terbuka apabila sejumlah sumber pertumbuhan dapat dioptimalkan.
Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026. Meski cukup kuat, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya berkelanjutan karena salah satu penopangnya berasal dari belanja pemerintah.
“Ini tidak sustainable karena kita punya limit 3 persen defisitnya,” kata Enrico, dalam UOB Media Editors Circle 2026 Powering Indonesia’s Next Engine of Growth di Jakarta, dikutip Kamis 13 Agustus 2026.
Pada kuartal II 2026, konsumsi pemerintah memang menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 15,97 persen. Namun, konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan porsi 53,32 persen.
Masalahnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus melambat. Pada kuartal II 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, turun dari 5,52 persen pada kuartal sebelumnya. Angka tersebut juga masih jauh dari pola pertumbuhan 6-7 persen yang sebelumnya kerap dicapai.
Menurut Enrico, kondisi tersebut antara lain dapat berkaitan dengan melemahnya tingkat keyakinan konsumen. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sumber pertumbuhan lain yang lebih berkelanjutan, terutama investasi.
Investasi, kata dia, berpotensi memberikan tambahan pertumbuhan hingga 1 persen apabila iklim usaha dan investasi dapat terus diperbaiki. Pemerintah perlu menciptakan kondisi yang membuat pelaku usaha tidak hanya tertarik menanamkan modal, tetapi juga melakukan investasi kembali.
“Itu dari investasi. Jadi kita harus bikin iklim investasi itu bagus, agar orang mau reinvest,” tegasnya.
Selain investasi, stabilitas rupiah dan penguatan sektor berorientasi ekspor juga menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah perlu mendorong sektor-sektor unggulan yang memiliki daya saing global sekaligus memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pasar internasional.
“Misalnya kayu nih, jual keluar. Murah dan itu kompetitif,” timpalnya.
Di saat yang sama, pasar domestik tetap perlu diperkuat. Besarnya basis konsumen Indonesia dapat menjadi sumber pertumbuhan apabila diikuti peningkatan daya saing produk dan kapasitas pelaku usaha nasional.
Faktor berikutnya adalah kualitas belanja pemerintah. Menurut Enrico, anggaran negara harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak ekonomi lebih besar, bukan sekadar mengejar besarnya realisasi belanja.
“Yang ketiga baru, pemerintah harus berkualitas spending-nya,” ucap Enrico.
Enrico menilai pekerjaan rumah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sebenarnya telah teridentifikasi sejak pemerintahan sebelumnya dan berlanjut hingga pemerintahan saat ini. Jika berbagai agenda tersebut dapat diselesaikan secara cepat dan berjalan paralel, target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih layak diupayakan.
Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan tidak cukup hanya mengandalkan stimulus fiskal. Pemerintah perlu memastikan investasi tumbuh, rupiah tetap stabil, ekspor semakin kompetitif, dan setiap rupiah belanja negara menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.
