Putusan Sela Hanya Batalkan Dakwaan Bukan Status Terdakwa

Tim Hukum Merah Putih (THMP) menegaskan status seseorang yang telah menjadi Terdakwa bukan lagi menjadi obyek praperadilan. Status Terdakwa juga dinilai tidak dapat digugurkan melalui putusan sela yang menerima eksepsi Terdakwa.

Hal tersebut disampaikan Koordinator THMP C Suhadi SH MH bersama Penasihat THMP Dr Moh Eddy Ghazali SH MH menanggapi permohonan praperadilan Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Meskipun putusan Sela mengabulkan eksepsi terdakwa, tapi tidak bisa menghentikan sidang pokok perkara, karena putusan sela hanya membatalkan dakwaan Jaksa bukan pada status Terdakwa, akan tetapi terkait masalah pasal-pasal dari KUHP dan KUHAP baru yang harus diakomodir dalam surat dakwaan, jadi bukan status terdakwanya yang batal,” kata C Suhadi dan Eddy Ghazali kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.

Dengan demikian, sidang pokok perkara Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai layak dilanjutkan. Suhadi dan Eddy meminta agar terdakwa patuh terhadap KUHAP, ikuti saja jalannya persidangan supaya ada kepastian hukum terkait kedudukan pokok perkara.

"Waktunya sudah lewat mana kala perkara sudah dibuka di persidangan dan Tifa dinyatakan Terdakwa, harusnya kalau mau ajukan praperadilan saat masih berstatus tersangka, karena ketika sudah berstatus terdakwa maka tidak ada kaitan lagi dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Karena perkara sudah dilimpahkkan oleh JPU ke Pengadilan dan Pengadilan sudah membuka sidang, maka saat itu juga status Tersangka berubah menjadi Terdakwa," bebernya.

THMP menilai status Dokter Tifa sebagai Terdakwa dalam perkara pokok tidak dapat dibatalkan melalui praperadilan. Menurut mereka, ruang lingkup praperadilan sudah tidak relevan ketika perkara telah masuk ke tahap persidangan pokok.

THMP menjelaskan, hal yang dibatalkan dalam putusan sebelumnya berkaitan dengan pasal-pasal KUHAP yang dinilai tidak dikutip atau diterapkan dengan tepat. Karena itu, yang perlu diperbaiki adalah aspek tersebut, bukan status Terdakwanya.

Setelah dilakukan perbaikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat kembali mengajukan dakwaan ke pengadilan. Hal tersebut, menurut THMP, sejalan dengan Pasal 75 ayat (4) KUHAP. Apabila pihak Dokter Tifa keberatan terhadap dakwaan hasil perbaikan, keberatan tersebut semestinya kembali disampaikan melalui eksepsi terhadap dakwaan JPU.

Dengan demikian, penilaian apakah eksepsi terhadap perbaikan surat dakwaan JPU diterima atau tidak, menurut THMP, akan menjadi bagian dari pemeriksaan perkara hingga putusan akhir.

"Keberlakuan pasal 74 ayat 4 KUHAP sejalan dengan putusan MK No. 28/2022, yang menghilangkan frasa pasal 143 KUHAP, bahwa kalau surat dakwaan batal maka tidak bisa diajukan lagi, dan MK dalam putusannya tetap masih dapat diajukan sekali lagi," pungkas THMP.