Berita

Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof Didin Damanhuri. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemikiran Soemitro Masih Relevan jadi Pijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia

SELASA, 11 AGUSTUS 2026 | 22:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemikiran ekonom senior Soemitro Djojohadikusumo masih relevan dijadikan pijakan dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional.

Menurut Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, kemerdekaan politik tidak akan memiliki makna penuh tanpa dibarengi kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

“Kemerdekaan politik harus berjalan bersama kemerdekaan ekonomi, demi menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa kedaulatan ekonomi, Indonesia hanya akan mengalami penjajahan berikutnya, namun dalam bentuk yang berbeda,” kata Didin dikutip Selasa, 11 Agustus 2026.


Ia mengatakan, pemerintah perlu memperkuat kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penguasaan sektor-sektor strategis nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan amanat konstitusi mengenai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dapat diwujudkan.

“Indonesia tak bisa hanya bergantung pada ekonomi global. Target Indonesia Emas 2045 tak akan tercapai jika hanya menjadi pasar kepentingan global,” tegasnya.

Didin juga menekankan pentingnya penguatan industri nasional dan pengelolaan sumber daya strategis yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Manfaat pembangunan juga harus dirasakan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Didin menyebut pemikiran Soemitro Djojohadikusumo menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum sepenuhnya selesai.

Menurut dia, kemerdekaan yang telah diraih harus dilanjutkan dengan perjuangan mewujudkan kedaulatan ekonomi agar Indonesia tidak kembali bergantung pada kepentingan asing.

“Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan kita bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa akan terus menghadapi berbagai bentuk penjajahan dalam wajah yang berbeda,” pungkas Didin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya