Berita

Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof Didin Damanhuri. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemikiran Soemitro Masih Relevan jadi Pijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia

SELASA, 11 AGUSTUS 2026 | 22:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemikiran ekonom senior Soemitro Djojohadikusumo masih relevan dijadikan pijakan dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional.

Menurut Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, kemerdekaan politik tidak akan memiliki makna penuh tanpa dibarengi kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

“Kemerdekaan politik harus berjalan bersama kemerdekaan ekonomi, demi menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa kedaulatan ekonomi, Indonesia hanya akan mengalami penjajahan berikutnya, namun dalam bentuk yang berbeda,” kata Didin dikutip Selasa, 11 Agustus 2026.


Ia mengatakan, pemerintah perlu memperkuat kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penguasaan sektor-sektor strategis nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan amanat konstitusi mengenai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dapat diwujudkan.

“Indonesia tak bisa hanya bergantung pada ekonomi global. Target Indonesia Emas 2045 tak akan tercapai jika hanya menjadi pasar kepentingan global,” tegasnya.

Didin juga menekankan pentingnya penguatan industri nasional dan pengelolaan sumber daya strategis yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Manfaat pembangunan juga harus dirasakan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Didin menyebut pemikiran Soemitro Djojohadikusumo menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum sepenuhnya selesai.

Menurut dia, kemerdekaan yang telah diraih harus dilanjutkan dengan perjuangan mewujudkan kedaulatan ekonomi agar Indonesia tidak kembali bergantung pada kepentingan asing.

“Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan kita bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa akan terus menghadapi berbagai bentuk penjajahan dalam wajah yang berbeda,” pungkas Didin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya