Berita

Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026. (Foto: Sekretariat Presiden)

Politik

Kejar Pertumbuhan 7-8 Persen, Ekonomi Indonesia Dinilai Perlu Ubah Arah Kebijakan

SENIN, 10 AGUSTUS 2026 | 12:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 7-8 persen dinilai sulit tercapai tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengatakan target pertumbuhan tersebut merupakan janji politik Presiden Prabowo sejak Pilpres 2024 yang harus diwujudkan.

"Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan," ujar Didik kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 10 Agustus 2026.


Menurut pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan. Perubahan diperlukan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang membuat pertumbuhan ekonomi masih berada di level moderat.

Didik menilai, untuk mencapai pertumbuhan 7-8 persen seperti yang dicapai Vietnam, Indonesia perlu mengubah orientasi kebijakan dari inward looking menjadi outward looking.

"Untuk menuju pertumbuhan 7-8 persen seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan," tuturnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih banyak ditopang pasar domestik dan konsumsi masyarakat. Jika pola tersebut dipertahankan, pertumbuhan ekonomi dinilai akan cenderung bergerak pada kisaran yang tidak jauh berbeda dari capaian sebelumnya.

Karena itu, Didik menilai target pertumbuhan tinggi sulit terwujud pada pemerintahan Prabowo jika kebijakan ekonomi tidak mengalami perubahan berarti.

"Jika tidak dan hanya mengandalkan sumber daya dan pasar dalam negeri, maka tidak harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5 persen atau bahkan di bawahnya," demikian Didik.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya