Presiden AS Donald Trump (Foto: White House)
Amerika Serikat (AS) mulai mengambil langkah agresif untuk mempercepat produksi persenjataan setelah perang dengan Iran menguras persediaan amunisi.
Pentagon mendesak perusahaan-perusahaan industri pertahanan untuk segera meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mempercepat jadwal pengiriman senjata.
Wakil Menteri Pertahanan AS Steve Feinberg memberikan waktu maksimal 21 hari kepada para pemimpin industri untuk menyerahkan rencana percepatan produksi dan pengadaan sejumlah persenjataan strategis.
“Siklus pengembangan yang memakan waktu bertahun-tahun tidak dapat diterima. Kita harus mempercepat jadwal program kita secara drastis dan memperluas kapasitas produksi kita sekarang juga,” kata Feinberg dalam memo yang diperoleh The Washington Post, dikutip Minggu, 9 Agustus 2026.
Juru Bicara Pentagon Sean Parnell membenarkan langkah tersebut. Menurutnya, Departemen Pertahanan AS tengah berfokus meningkatkan pengadaan amunisi agar kebutuhan pasukan dapat dipenuhi secepat mungkin sesuai dengan perkembangan ancaman.
“Senjata yang dibutuhkan para prajurit kita dengan kecepatan yang dituntut oleh ancaman tersebut,” ujarnya.
Parnell menegaskan, upaya mempercepat produksi senjata tersebut akan menjadi bagian dari penyusunan anggaran tahun fiskal 2028 dan sejalan dengan agenda memperkuat kembali basis industri pertahanan AS.
Desakan Pentagon muncul setelah konflik dengan Iran membuat stok rudal pencegat Patriot dan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) menyusut tajam.
Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan stok Patriot turun dari 2.330 unit sebelum perang menjadi sekitar 759-827 unit setelah pertempuran terbaru, atau berkurang sedikitnya 65 persen.
Sementara itu, stok pencegat THAAD turun dari 452 unit sebelum perang menjadi 232-262 unit pada awal gencatan senjata April.
AS kemudian berhasil menambah sebagian persediaannya menjadi 234-278 unit, tetapi jumlah tersebut masih setidaknya 38 persen lebih rendah dibandingkan sebelum konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko bagi pasukan AS jika pertempuran kembali pecah.
Presiden Donald Trump sebelumnya membantah laporan mengenai kekurangan amunisi.
Melalui Truth Social, Trump menyatakan AS memiliki banyak senjata, sementara sisanya sedang diproduksi dan dikirim sesuai kebutuhan.
