Pengalaman pembangunan perkebunan karet pada masa pemerintahan Presiden Soeharto memberikan pelajaran penting bagi arah kebijakan perkaretan nasional saat ini.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, karet bukan sekadar komoditas ekspor. Bagi jutaan masyarakat pedesaan, terutama di berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan, kebun karet merupakan sumber penghidupan, pendapatan harian, aset keluarga, sekaligus penopang ekonomi masyarakat desa.
“Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan sektor karet tidak bisa hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara perlu hadir dengan kebijakan yang kuat, terencana, dan berjangka panjang,” ujar Irfan Ahmad Fauzi dalam keterangan tertulis, Jumat 7 Agustus 2026.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, perkebunan rakyat ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan nasional secara lebih sistematis.
Pemerintah tidak hanya memandang perkebunan sebagai sumber bahan mentah, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah produksi baru, serta penggerak ekonomi pedesaan.
Kebijakan tersebut menghubungkan petani dengan lembaga pembiayaan, perusahaan perkebunan, dinas teknis, koperasi, lembaga penelitian, dan pasar.
Berbagai program kemudian dikembangkan, antara lain Nucleus Estate and Smallholder (NES) atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), Smallholder Rubber Development Project (SRDP), penyediaan kredit, penyuluhan, koperasi, hingga PIR-Trans.
Secara keseluruhan, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah yang besar, terstruktur, dan berjangka panjang terhadap perkebunan karet rakyat.
Irfan menekankan bahwa salah satu pelajaran penting dari periode tersebut adalah pembangunan perkebunan karet tidak cukup hanya dengan memperluas areal.
Katanya, peremajaan tanaman tua, penggunaan bibit atau klon unggul, peningkatan teknik budidaya, penguatan penyuluhan, akses pembiayaan, peningkatan kualitas bahan olahan, hingga pemasaran harus berjalan sebagai satu kesatuan.
“Pendekatan seperti inilah yang perlu kembali diperkuat, tentu dengan penyesuaian terhadap kondisi sekarang,” tegasnya.
Pengalaman masa lalu juga memperlihatkan bahwa pembangunan perkebunan dapat memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan peningkatan produksi semata.
Pembangunan kebun pada sejumlah wilayah turut diikuti pembukaan jalan, permukiman, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas perdagangan sehingga perkebunan menjadi salah satu pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan.
Berbagai kebijakan tersebut juga memberi kesempatan kepada petani untuk memperoleh bahan tanam unggul dan fasilitas kredit, meningkatkan produktivitas kebun, serta membangun aset produktif jangka panjang.
Pada sejumlah daerah, pengembangan perkebunan karet bahkan menjadi bagian dari tumbuhnya desa dan pusat-pusat perdagangan baru.
Namun demikian, Apkarindo menegaskan bahwa pengalaman pembangunan perkebunan pada masa lalu tidak harus ditiru secara utuh tanpa evaluasi.
Menurut Irfan, terdapat sejumlah kelemahan yang harus menjadi pelajaran, antara lain ketimpangan hubungan antara petani dan perusahaan inti, persoalan kredit, keterbatasan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan, serta ketergantungan petani terhadap perusahaan maupun pedagang.
Karena itu, pembangunan perkebunan rakyat masa kini harus mengedepankan perlindungan hak petani, transparansi, partisipasi, dan penguatan posisi tawar.
“Kita perlu mengambil kekuatan dari kebijakan masa lalu berupa keberpihakan negara, perencanaan jangka panjang, peremajaan, riset, penyuluhan, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Tetapi kekurangannya harus diperbaiki. Petani hari ini harus ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima program,” kata Irfan.
Apkarindo juga memandang persoalan harga sebagai tantangan mendasar. Peningkatan produktivitas tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila harga karet jatuh.
Oleh sebab itu, kebijakan perkaretan tidak cukup berhenti pada sektor hulu, tetapi harus dibarengi penguatan kelembagaan pemasaran, peningkatan mutu, akses informasi harga, fasilitas penyimpanan, serta pengembangan industri karet di dalam negeri.
Ke depan, Irfan mendorong pemerintah untuk membangun kembali kebijakan perkaretan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan petani sebagai pusat pembangunan.
Dukungan terhadap peremajaan, bibit unggul, penelitian, penyuluhan, pembiayaan, infrastruktur, koperasi, industri pengolahan dan pemasaran harus dirancang dalam satu arah kebijakan jangka panjang.
“Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara penghasil karet. Yang harus kita pastikan adalah kejayaan komoditas karet juga menjadi kejayaan petaninya. Produksi boleh meningkat, ekspor boleh tumbuh, industri boleh berkembang, tetapi ukuran akhirnya tetap satu: apakah petani karet Indonesia menjadi lebih sejahtera dan lebih mandiri,” pungkas Irfan.
