Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menambah Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun ini.
Sebagai gantinya, kata Purbaya, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp20,5 triliun.
"Bukan TKD, tapi bantuan pemerintah pusat supaya kondisi keuangan daerah lebih stabil," kata Purbaya kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis 6 Agustus 2026.
Purbaya juga meluruskan pernyataan sebelumnya mengenai rencana penambahan TKD. Ia menegaskan bantuan yang akan diberikan tahun ini bukan merupakan tambahan TKD, melainkan bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada daerah.
"Ini bantuan pusat ke daerah (Rp20,5 triliun). Yang top up 2027 nanti," kata Purbaya.
Saat ditanya apakah ada tambahan TKD pada 2026, Purbaya kembali memastikan skema tersebut tidak akan dilakukan pada tahun ini.
"Enggak ada. Ini bantuan dari pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden," kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan, bantuan tersebut mulai disalurkan paling lambat pekan depan. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan proses administrasi dan penghitungan kebutuhan masing-masing daerah.
"Jadi daerah harusnya bisa cukup, enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi banyak," kata Purbaya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah memberi usul menyiapkan skema top up kepada bendahara negara untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yang kesulitan membayar belanja pegawai seperti gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS).
Namun skema top up anggaran, kata Tito, menjadi opsi terakhir yang dilakukan Pemerintah. Menurutnya, saat ini Pemda bisa melakukan efisiensi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah ada sebelum nantinya diberlakukan top up anggaran.
"Kalau enggak ada (anggaran, setelah) efisiensi dilakukan, DBH-nya juga enggak ada, ya apa boleh buat, dengan cara top up," katanya di Kantor Kemenkeu," kata Tito.
