Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei (Foto: X)

Dunia

Negosiasi Hampir Rampung, Iran-Oman Bahas Rute Baru Selat Hormuz

SENIN, 03 AGUSTUS 2026 | 13:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Iran mengungkapkan bahwa perundingan dengan Oman mengenai mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz telah memasuki tahap akhir.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat kabinet pada Minggu waktu setempat, 2 Agustus 2026.

Berdasarkan laporan kantor berita pemerintah IRNA, Araghchi menyebut pembicaraan antara Teheran dan Muscat terus menunjukkan kemajuan, meski ia belum membeberkan rincian lebih lanjut mengenai isi kesepakatan yang tengah dirumuskan.


Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa negosiasi tersebut bersifat bilateral dan tidak melibatkan pihak lain. 

Baghaei menjelaskan, berdasarkan Pasal 5 nota kesepahaman dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang, pengelolaan Selat Hormuz pada masa mendatang akan dilakukan Iran melalui konsultasi dengan Oman serta dialog dengan negara-negara di kawasan. 

Dia menambahkan, jalur pelayaran di sisi utara selat tetap benar-benar aman selama 22 hingga 23 hari pertama implementasi nota kesepahaman tersebut, sebelum AS kemudian melancarkan serangan militer terhadap Iran menjelang berakhirnya masa 30 hari yang ditujukan untuk memulihkan aktivitas pelayaran.

Baghaei menyebut Iran menolak jalur selatan Selat Hormuz karena dianggap merugikan kepentingan nasional. Sebagai alternatif, Iran dan Oman sedang menyusun rute pelayaran baru.

"Rute yang disepakati bukanlah rute utara atau rute selatan yang saat ini digunakan, melainkan rute baru yang akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak," kata dia.

Meski demikian, Baghaei menegaskan, kesepakatan soal jalur pelayaran baru tidak serta-merta menentukan apakah Selat Hormuz akan dibuka atau tetap ditutup.

"Republik Islam Iran bertindak sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan negara dan tidak akan mengubah keputusannya di bawah pengaruh ancaman atau intimidasi dari pihak lain," tegasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya