Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio membeberkan tiga persoalan utama yang dinilai menjadi penyebab merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Ketiga persoalan tersebut adalah ekonomi, penegakan hukum, dan komunikasi pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Hensa, sapaan karibnya, menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Menurutnya, persoalan ekonomi masih menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi persepsi publik. Ia mengakui sempat muncul optimisme ketika Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan.
"Ekonomi sempat ada optimisme yang tinggi pada saat Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Kata-kata Purbaya yang mengajak tajir bareng-bareng itu membuat kelas menengah membuncah. Mereka berpikir ini Menteri Keuangan yang luar biasa," ujar Hensat.
Namun, seiring berjalannya waktu, optimisme tersebut dinilai belum dibarengi dengan terobosan nyata yang dirasakan masyarakat.
"Tapi seiring berjalannya waktu nampaknya promise is just promise. Kita masih menunggu gebrakan-gebrakan Pak Purbaya. Kalau kemudian hasilnya kepuasan menjadi rendah ya jangan marah-marah juga," katanya.
Selain ekonomi, Hensat menilai persoalan hukum turut menggerus kepercayaan publik. Ia menyinggung berbagai polemik hukum yang belakangan mencuat, termasuk kasus yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
"Baru saja kita ditunjukkan rupanya Indonesia Emas 2045 ada saingan, yaitu Indonesia Emas 74 kilo. Muncul beberapa hal yang tentu mengguncangkan publik," sindirnya.
Menurut founder lembaga survei Kedai Kopi itu, pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat, alih-alih bersikap defensif menghadapi kritik.
Persoalan ketiga yang disoroti Hensa adalah lemahnya komunikasi di dalam pemerintahan. Ia menilai koordinasi antara Presiden Prabowo dengan para pembantunya belum berjalan efektif sehingga menimbulkan kebingungan di ruang publik.
"Untuk kali pertamanya komunikasi menjadi problem karena ada gap quality antara Presiden dengan pembantunya," kata Hensa.
Hensa menilai para menteri belum mampu menjelaskan kebijakan pemerintah secara konsisten kepada publik. Kondisi itu bahkan membuat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lebih sering tampil memberikan penjelasan.
Karena itu, Hensa mendorong para menteri lebih aktif menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang menjadi kewenangannya.
"Memang banyak yang sudah coba dilakukan oleh Pak Prabowo. Hanya memang komunikasinya yang masih kurang oke," pungkasnya.
