Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Anjloknya Kepuasan terhadap Prabowo Dipicu Kekecewaan Kelas Menengah

SENIN, 03 AGUSTUS 2026 | 10:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dinilai berkaitan erat dengan melemahnya dukungan dari kelompok kelas menengah yang merasa belum tersentuh berbagai program pemerintah.

Berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo turun cukup tajam, dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengaku tidak terkejut dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, berbagai indikator ekonomi sebelumnya telah memberikan sinyal bahwa kelompok kelas menengah tengah menghadapi tekanan.


"Kalau saya pribadi tidak terlalu kaget dengan angka survei terbaru itu. Jauh-jauh hari banyak ekonom sudah mengatakan bahwa kelas menengah di Indonesia berkurang sekitar 13 juta orang," kata Hendri Satrio lewat kanal Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, Senin, 3 Agustus 2026.

Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai sebagian besar program unggulan pemerintahan Prabowo lebih banyak menyasar masyarakat kelas bawah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), beasiswa, hingga Sekolah Rakyat.

Karena itu, Hensat menduga mayoritas responden yang masih menyatakan puas berasal dari kelompok penerima manfaat program-program tersebut.

"Saya membayangkan 51 persen yang puas itu kemungkinan besar berasal dari kelas menengah ke bawah, mereka yang menerima BLT, bansos, MBG, memanfaatkan beasiswa, termasuk Sekolah Rakyat," ujarnya.

Di sisi lain, Hensat melihat kondisi ekonomi rumah tangga yang stagnan ikut memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Fenomena Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya-nanya) yang sempat ramai dibahas, menurutnya, menjadi gambaran melemahnya daya beli masyarakat.

Hensa menduga penurunan tingkat kepuasan paling besar berasal dari kalangan kelas menengah dan masyarakat terdidik yang merasa belum memperoleh manfaat langsung dari kebijakan pemerintah.

"Saya menduga ketidakpuasan terjadi pada kelas menengah dan kaum terdidik karena memang banyak program Prabowo kali ini menyasar masyarakat kelas bawah. Saat survei dilakukan, kelas menengah akhirnya memilih back off," jelasnya.

Meski secara jumlah hanya sekitar 18 persen dari total populasi pemilih, Hensat mengingatkan bahwa kelas menengah memiliki pengaruh sosial yang besar dalam membentuk opini publik.

"Dalam pemilu memang kelas menengah jumlahnya tidak terlalu banyak, sekitar 18 persen. Tapi suara mereka bisa memengaruhi kelas bawah karena rata-rata mereka menjadi bos atau tokoh yang diperhatikan di lingkungannya. Ini juga yang harus menjadi perhatian Presiden," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya