Berkas perkara mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan surat dakwaan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji tahun 2023-2024 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pelimpahan surat dakwaan dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Jumat, 31 Juli 2026.
"Hari ini, JPU KPK melimpahkan berkas dakwaan ke PN Pusat terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji," kata Budi kepada wartawan, Jumat sore, 31 Juli 2026.
Dengan pelimpahan tersebut, proses penanganan perkara kini memasuki tahapan persidangan. JPU KPK tinggal menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor.
"Selanjutnya, JPU KPK menunggu penetapan jadwal sidangnya," ujar Budi.
Budi berharap masyarakat terus mengawal proses persidangan agar penanganan perkara berjalan secara transparan dan akuntabel.
"KPK mengajak masyarakat untuk terus mengawal perkembangan penanganan perkara ini, terlebih perkara ini menyangkut langsung hajat hidup masyarakat banyak, khususnya para calon jemaah haji Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, pada 14 Juli 2026, penyidik KPK telah melaksanakan pelimpahan tahap II dengan menyerahkan berkas perkara, barang bukti, dan empat tersangka kepada JPU setelah penyidikan dinyatakan lengkap atau P21.
Empat tersangka dalam perkara ini yakni Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut selaku mantan Menteri Agama (Menag), Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan Staf Khusus Menag, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).
Dalam perkara ini, keempatnya akan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 603 maupun Pasal 604 UU 1/2023 tentang KUHP.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar.
