Berita

Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Bisnis

Anindya Bakrie Paparkan Empat Capaian Program Quick Win Kadin ke Prabowo

JUMAT, 31 JULI 2026 | 15:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie memaparkan empat program percepatan (quick win) kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kontribusi nyata dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam agenda pertemuan pengurus  Kadin seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026, Anindya menjelaskan empat quick win itu lahir setelah Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Kadin pada awal 2025.

Sejak saat itu, Kadin langsung mengonsolidasikan kekuatan dunia usaha agar dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai program strategis nasional yang memiliki efek berganda bagi perekonomian. 


Program pertama yang dipaparkan adalah Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong. Hingga saat ini, Kadin telah berkontribusi melalui 866 dapur MBG, termasuk 128 dapur yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

"Pada hari ini, Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T. Dan ini kami fokuskan karena kami mengetahui bahwa berdasarkan riset UNICEF, setiap satu dolar juga menghasilkan 3-15 dolar multiplier efek," jelas Anindya.

Selain mendukung program MBG, Kadin juga menjalankan Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dengan menerbitkan white paper bertajuk Health is the New Wealth. Menurut Anindya, investasi di sektor kesehatan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. 

"Health is the New Wealth. Nah, di sini kami ketahui bahwa health itu adalah 670 triliun dan ini setiap satu rupiah yang dikeluarkan bisa menghasilkan 2-3 rupiah," kata dia.

Program ketiga difokuskan pada pelindungan dan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI) melalui sertifikasi dan pelatihan.

"Karena ada 208.000 PMI yang kami ingin melakukan sertifikasi dan pelatihan agar naik kelas karena jumlah daripada angka devisa yang bisa dicapai adalah nomor 4 sebanyak 17,19 dolar," jelasnya. 

Sementara program keempat mendukung percepatan renovasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari target pembangunan tiga juta rumah. 

"Ini kami mulai dari awal bagaimana perumahan itu mempunyai suatu dampak yang luar biasa dan bisa menciptakan 19 juta lapangan kerja sehingga program 3 juta rumah memang kami dukung sejak awal," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya