Berita

Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

GAPKI Minta Pemerintah Kaji Matang Rencana Kopdes Bangun Pabrik CPO

KAMIS, 30 JULI 2026 | 12:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespons wacana pemerintah yang akan memberikan izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO).

Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni menegaskan asosiasi mendukung setiap kebijakan dan strategi yang disusun pemerintah.

"Kalau dari asosiasi, sebenarnya mirip-mirip juga dengan kemunculan kemarin soal ekspor satu pintu dan seterusnya. Dari asosiasi selalu mendukung program dari pemerintah maupun strategi-strategi yang disusun oleh pemerintah," kata Husni di Kalimantan Tengah, Kamis 30 Juli 2026.


Meski demikian, ia meminta agar setiap kebijakan dikaji dengan matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Harapan dari kita cuma ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu supaya efeknya nanti baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, GAPKI menginginkan proses perumusan kebijakan dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya dapat berjalan optimal.

"Kami berharap apa pun yang menjadi concern dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung. Cuma harapan dari asosiasi supaya kajiannya dibuat lebih matang dan lebih detail dulu, supaya ketika diputuskan itu sudah komprehensif kebijakannya," jelasnya.

Selain menyoroti rencana Kopdes mengelola pabrik CPO, Husni menyebut GAPKI juga masih melakukan kajian terhadap implementasi program biodiesel B50.

Menurutnya, sikap asosiasi terhadap kedua kebijakan tersebut sama, yakni mendukung arah kebijakan pemerintah dengan catatan seluruh keputusan didasarkan pada kajian yang menyeluruh.

"Prinsipnya sama seperti soal Kopdes. Apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung. Dengan catatan, kita coba dorong pemerintah maupun para pengambil keputusan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ditentukan dan ditetapkan, ya sudah, kita pasti akan dukung," pungkas Husni.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya