Berita

Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

GAPKI Minta Pemerintah Kaji Matang Rencana Kopdes Bangun Pabrik CPO

KAMIS, 30 JULI 2026 | 12:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespons wacana pemerintah yang akan memberikan izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO).

Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni menegaskan asosiasi mendukung setiap kebijakan dan strategi yang disusun pemerintah.

"Kalau dari asosiasi, sebenarnya mirip-mirip juga dengan kemunculan kemarin soal ekspor satu pintu dan seterusnya. Dari asosiasi selalu mendukung program dari pemerintah maupun strategi-strategi yang disusun oleh pemerintah," kata Husni di Kalimantan Tengah, Kamis 30 Juli 2026.


Meski demikian, ia meminta agar setiap kebijakan dikaji dengan matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Harapan dari kita cuma ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu supaya efeknya nanti baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, GAPKI menginginkan proses perumusan kebijakan dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya dapat berjalan optimal.

"Kami berharap apa pun yang menjadi concern dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung. Cuma harapan dari asosiasi supaya kajiannya dibuat lebih matang dan lebih detail dulu, supaya ketika diputuskan itu sudah komprehensif kebijakannya," jelasnya.

Selain menyoroti rencana Kopdes mengelola pabrik CPO, Husni menyebut GAPKI juga masih melakukan kajian terhadap implementasi program biodiesel B50.

Menurutnya, sikap asosiasi terhadap kedua kebijakan tersebut sama, yakni mendukung arah kebijakan pemerintah dengan catatan seluruh keputusan didasarkan pada kajian yang menyeluruh.

"Prinsipnya sama seperti soal Kopdes. Apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung. Dengan catatan, kita coba dorong pemerintah maupun para pengambil keputusan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ditentukan dan ditetapkan, ya sudah, kita pasti akan dukung," pungkas Husni.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya