Berita

Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

GAPKI Minta Pemerintah Kaji Matang Rencana Kopdes Bangun Pabrik CPO

KAMIS, 30 JULI 2026 | 12:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespons wacana pemerintah yang akan memberikan izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO).

Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni menegaskan asosiasi mendukung setiap kebijakan dan strategi yang disusun pemerintah.

"Kalau dari asosiasi, sebenarnya mirip-mirip juga dengan kemunculan kemarin soal ekspor satu pintu dan seterusnya. Dari asosiasi selalu mendukung program dari pemerintah maupun strategi-strategi yang disusun oleh pemerintah," kata Husni di Kalimantan Tengah, Kamis 30 Juli 2026.


Meski demikian, ia meminta agar setiap kebijakan dikaji dengan matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Harapan dari kita cuma ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu supaya efeknya nanti baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, GAPKI menginginkan proses perumusan kebijakan dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya dapat berjalan optimal.

"Kami berharap apa pun yang menjadi concern dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung. Cuma harapan dari asosiasi supaya kajiannya dibuat lebih matang dan lebih detail dulu, supaya ketika diputuskan itu sudah komprehensif kebijakannya," jelasnya.

Selain menyoroti rencana Kopdes mengelola pabrik CPO, Husni menyebut GAPKI juga masih melakukan kajian terhadap implementasi program biodiesel B50.

Menurutnya, sikap asosiasi terhadap kedua kebijakan tersebut sama, yakni mendukung arah kebijakan pemerintah dengan catatan seluruh keputusan didasarkan pada kajian yang menyeluruh.

"Prinsipnya sama seperti soal Kopdes. Apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung. Dengan catatan, kita coba dorong pemerintah maupun para pengambil keputusan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ditentukan dan ditetapkan, ya sudah, kita pasti akan dukung," pungkas Husni.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Wall Street Merah Sambut Keputusan The Fed

Kamis, 30 Juli 2026 | 08:21

Piutang Pajak Tidak Tertagih Tembus Rp47,4 Triliun di Akhir 2025

Kamis, 30 Juli 2026 | 08:02

Perpres Baru Bakal Jadi Landasan Utama Tata Kelola Distribusi LPG 3 Kg

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:45

AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Jaringan IRGC di Selat Hormuz

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:30

The Fed Tahan Suku Bunga di 3,5-3,75 Persen

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:16

Bursa Eropa Melemah, Sektor Barang Mewah Seret Pergerakan Pasar

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:59

AMG Jadi Rujukan Pemakaman Muslim Modern Pertama di Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:54

MUI Segera Bawa Naskah RUU Anti-LGSP ke DPR dan Pemerintah

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:28

Pembakar Rumah Hakim PN Medan Divonis 6 Tahun Penjara

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:13

Operator Jangan Bebankan Biaya Tambahan Pasca Putusan MK

Kamis, 30 Juli 2026 | 05:43

Selengkapnya