Berita

Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

GAPKI Minta Pemerintah Kaji Matang Rencana Kopdes Bangun Pabrik CPO

KAMIS, 30 JULI 2026 | 12:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespons wacana pemerintah yang akan memberikan izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO).

Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni menegaskan asosiasi mendukung setiap kebijakan dan strategi yang disusun pemerintah.

"Kalau dari asosiasi, sebenarnya mirip-mirip juga dengan kemunculan kemarin soal ekspor satu pintu dan seterusnya. Dari asosiasi selalu mendukung program dari pemerintah maupun strategi-strategi yang disusun oleh pemerintah," kata Husni di Kalimantan Tengah, Kamis 30 Juli 2026.


Meski demikian, ia meminta agar setiap kebijakan dikaji dengan matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Harapan dari kita cuma ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu supaya efeknya nanti baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, GAPKI menginginkan proses perumusan kebijakan dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya dapat berjalan optimal.

"Kami berharap apa pun yang menjadi concern dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung. Cuma harapan dari asosiasi supaya kajiannya dibuat lebih matang dan lebih detail dulu, supaya ketika diputuskan itu sudah komprehensif kebijakannya," jelasnya.

Selain menyoroti rencana Kopdes mengelola pabrik CPO, Husni menyebut GAPKI juga masih melakukan kajian terhadap implementasi program biodiesel B50.

Menurutnya, sikap asosiasi terhadap kedua kebijakan tersebut sama, yakni mendukung arah kebijakan pemerintah dengan catatan seluruh keputusan didasarkan pada kajian yang menyeluruh.

"Prinsipnya sama seperti soal Kopdes. Apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung. Dengan catatan, kita coba dorong pemerintah maupun para pengambil keputusan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ditentukan dan ditetapkan, ya sudah, kita pasti akan dukung," pungkas Husni.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya