Lepas dari Sekadar Fiskal-Moneter, Koordinasi Ekonomi Masuk Era KSSK Plus

Pemerintah memperluas jangkauan koordinasi di sektor keuangan dengan melibatkannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke dalam pengambil kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

Langkah ini diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pascapengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pelibatan lembaga investasi tersebut bertujuan agar perumusan kebijakan nasional tidak lagi terbatas pada sudut pandang fiskal dan moneter semata, melainkan turut memperhitungkan dampaknya secara langsung terhadap sektor riil dan dunia usaha.

"Jadi KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan dunia usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja," kata Rosan usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu 29 Juli 2026.

Skema integrasi baru yang dijuluki KSSK plus ini dirancang untuk menguji kelengkapan ekosistem ekonomi secara menyeluruh. Selain masuk dalam pengambil keputusan KSSK, Danantara juga dipastikan ikut serta dalam agenda rapat rutin tim ekonomi pemerintah.

"Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara," ujar Rosan.

Senada dengan hal tersebut, Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, mengonfirmasi bahwa Presiden menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga, yang meliputi BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Danantara, agar seluruh kebijakan bergerak selaras menopang target pembangunan nasional.

"Kami yang diundang ini KSSK, ya KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang memang perlu dikoordinasikan antarlembaga," tutur Destry.