(Foto: Dok. PTPN IV PalmCo)
Puncak musim kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem El Nino mulai memunculkan dampak di Pulau Kalimantan.
Berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menyelimuti beberapa wilayah, seperti yang dilaporkan terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur, terus mewaspadai lonjakan titik panas.
Merespons potensi meluasnya bencana karhutla sebagaimana peringatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah entitas bisnis yang memiliki wilayah konsesi di Kalimantan mulai meningkatkan status kesiagaan mereka.
Salah satunya adalah sub holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo yang memiliki jangkauan operasional yang tersebar di pulau Borneo tersebut.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, memaparkan bahwa pihaknya telah memantau ketat peringatan cuaca dari pemerintah sejak awal tahun.
“Kami sudah mewanti-wanti seluruh jajaran di lapangan jauh sebelum masuknya musim kemarau. Menghadapi potensi El Nino yang bisa mengganas, pendekatannya tidak bisa lagi reaktif untuk memadamkan api,” ujar Jatmiko dalam keterangannya, Selasa 28 Juli 2026.
Tercatat, operasional PTPN IV PalmCo di Kalimantan membentang di 12 kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Luasnya hamparan operasional ini membawa manajemen dalam menerapkan sistem mitigasi yang terstruktur guna mencegah api masuk maupun keluar dari wilayah konsesi.
Lebih jauh Jatmiko menjelaskan, langkah preventif yang diambil perusahaan mencakup pemanfaatan teknologi hingga modifikasi infrastruktur agronomi di kebun. PTPN IV PalmCo kini mengintegrasikan sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan satelit pemantau hotspot.
Di sisi lain, Jatmiko menegaskan bahwa perusahaan secara absolut menerapkan dan mengikat seluruh mitra kerjanya pada kebijakan Tanpa Bakar (Zero Burning Policy).
Ia menyadari bahwa karhutla bukan hanya soal kerugian aset ekonomi, melainkan ancaman serius terhadap ekosistem, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat luas.
"Kami memandang pengawasan ini bukan semata-mata demi mengamankan konsesi PTPN IV, tetapi bentuk tanggung jawab agar kita sama-sama ingin menjaga roda ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat tidak terganggu seperti pengalaman karhutla yang pernah melanda di masa lampau," papar Jatmiko.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan mitigasi karhutla sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektoral.
“Kami tidak bekerja sendiri. Sinergitas dengan instansi terkait seperti Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan Satgas Karhutla daerah telah terjalin kuat,” pungkasnya.
