Wamendikdasmen Fajar Riza menghadiri peletakan batu pertama revitalisasi TK Aisyiyah Pembina Banguntapan, Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).
Pemerintah terus memperluas program revitalisasi satuan pendidikan dengan melibatkan sekolah negeri maupun swasta. Langkah ini dilakukan karena sekolah yang dikelola masyarakat dinilai memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza menegaskan pemerintah berkomitmen mengawal program revitalisasi sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan Fajar saat menghadiri peletakan batu pertama revitalisasi TK Aisyiyah Pembina Banguntapan, Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).
"Ini wujud komitmen kami dari pemerintah untuk bersinergi dengan kelompok masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan," kata Fajar.
Menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan sekolah. Program ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Sekolah Swasta Miliki Hak yang SamaFajar menegaskan perhatian pemerintah terhadap revitalisasi pendidikan tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri. Sekolah yang dikelola organisasi masyarakat maupun yayasan pendidikan juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan pemerintah.
Ia menyebut berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, Aisyiyah, hingga berbagai yayasan pendidikan telah berkontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia.
"Institusi nonpemerintah yang menyelenggarakan layanan pendidikan berhak mendapatkan akses yang sama. Itu komitmen kami untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua," ujarnya.
Menurut Fajar, sekitar 60 persen sekolah di Indonesia merupakan sekolah swasta. Bahkan di Jawa Barat, jumlah sekolah swasta mencapai sekitar 69 persen dari seluruh satuan pendidikan.
Karena itu, pemerintah menilai peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan sekolah negeri.
"Tanpa bersinergi dengan swasta, berat rasanya kita bisa melakukan perbaikan ekosistem pembelajaran secara nasional," katanya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 triliun untuk program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026. Program tersebut menargetkan sekitar 71.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan program tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan revitalisasi sebelumnya, sekitar 23 persen sekolah swasta telah menerima bantuan pemerintah.
Fajar berharap peningkatan cakupan program tahun ini juga berdampak pada bertambahnya jumlah sekolah penerima bantuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Penerima revitalisasi di Yogyakarta akan naik dibanding 2025. Tahun lalu sekitar 16.000, sekarang naik menjadi 71.000 secara nasional," ujarnya.
Meski demikian, penetapan sekolah penerima bantuan tetap dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah di daerah terdampak bencana, serta satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Program revitalisasi ditargetkan rampung hingga Desember 2026. Selain renovasi bangunan, pemerintah juga akan mendistribusikan berbagai sarana pembelajaran, termasuk papan interaktif digital untuk mendukung proses belajar mengajar.
