Berita

Koordinator Presidium FSPI, Zuhelmi. (Foto: Istimewa)

Nusantara

SDN 09 Kebayoran Lama Mangkrak Rusak Nama Pramono

KAMIS, 23 JULI 2026 | 20:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) menyoroti kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait mangkraknya bangunan SDN 09 Kebayoran Lama yang roboh sejak dua tahun silam.

FSPI menilai kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola pendidikan, tetapi juga berpotensi merusak nama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Koordinator Presidium FSPI, Zuhelmi mengatakan, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius karena menyangkut hak anak untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang aman dan layak.


"Lebih dari dua tahun persoalan ini belum selesai. Masyarakat tentu bertanya, mengapa sekolah yang roboh tidak kunjung mendapatkan penanganan yang jelas," kata Zuhelmi, Kamis 23 Juli 2026.

Menurutnya, lambannya penanganan ambruknya SDN 09 Kebayoran Lama sulit dipahami mengingat Pemprov DKI Jakarta setiap tahun mengalokasikan anggaran pendidikan hingga lebih dari Rp20 triliun.

"Persoalan ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola dan pengawasan di lingkungan Dinas Pendidikan," kata Zuhelmi.

FSPI pun mendesak Pramono segera mengevaluasi jajaran Disdik DKI Jakarta. Evaluasi tersebut, kata Zuhelmi, penting agar persoalan serupa tidak terus berulang.

"Evaluasi total kinerja Dinas Pendidikan. Jangan sampai birokrasi yang lamban justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur," kata Zuhelmi.

Ia menambahkan, apabila dari hasil evaluasi ditemukan adanya kelalaian atau rendahnya kinerja dalam penanganan SDN 09 Kebayoran Lama, maka pejabat yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi tegas.

"Kepala Dinas Pendidikan sudah sepatutnya dicopot. Jabatan publik harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, bukan sekadar posisi," kata Zuhelmi.

Selain itu, FSPI meminta Disdik DKI Jakarta menjelaskan secara terbuka penyebab molornya rehabilitasi SDN 09 Kebayoran Lama sekaligus menyampaikan target waktu penyelesaian pembangunan sekolah tersebut.

"Anak-anak tidak boleh menjadi korban lambannya birokrasi," pungkas Zuhelmi.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya