Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Miliki APBD Jumbo, Purbaya Heran Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

KAMIS, 23 JULI 2026 | 18:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersoalkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru.

Bendahara negara itu mengaku belum mengetahui secara rinci tujuan penerbitan obligasi tersebut. Namun, menurutnya, kondisi kas Pemprov DKI Jakarta masih sangat kuat sehingga ia mempertanyakan urgensi rencana tersebut.

"Buat apa dia terbitin obligasi? Kan uangnya banyak. Masih ada berapa triliun tuh," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026.


Purbaya juga mengaku belum ada pembahasan terkait rencana tersebut antara Kementerian Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Saya enggak tahu. Saya belum tahu," kata Purbaya.

Meski demikian, ia menilai penerbitan obligasi daerah tidak akan menjadi persoalan apabila kondisi keuangan daerah kuat. 

"Kalau kredibel sama DKI uangnya banyak sebenarnya nggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya nggak kepake banyak, buat apa? Tapi saya nggak tahu. Nanti saya cek dengan mereka ya," kata Purbaya.

Sebelumnya, Pramono mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah itu merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, rencana tersebut dilakukan sebagai instrumen pembiayaan baru untuk memperkuat pengelolaan APBD agar lebih sehat.

"Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam tetapi tetap meminjam, itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," kata Pramono. 

Diketahui, APBD DKI Jakarta 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya