Bukan soal Akpol atau Non-Akpol, yang Dicari Sosok Jujur dan Berintegritas

Wacana pergantian Kapolri mulai mengemuka. Presiden Prabowo Subianto dinilai sudah saatnya melakukan regenerasi di tubuh Polri dengan menunjuk kader terbaik sebagai pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pandangan itu disampaikan Akademisi Fakultas Hukum IBLAM Jakarta, Theo M. Yusuf. Menurutnya, pergantian Kapolri merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan.

Theo menegaskan, pergantian bukan berarti mengabaikan capaian maupun integritas Listyo Sigit selama menjabat. Namun, setiap jabatan memiliki batas waktu dan perlu diisi oleh generasi berikutnya.

"Pak Listyo punya prestasi dan integritas. Tetapi semua jabatan ada batas akhirnya. Beliau sudah menjabat sejak era Presiden Joko Widodo," kata Theo, dikutip Kamis 23 Juli 2026.

Ia berharap Kapolri yang baru nantinya mampu membangun sinergi yang kuat dengan Presiden. Sebab, sebagai pembantu presiden di bidang keamanan, Kapolri harus memiliki visi dan langkah yang sejalan dengan kepala negara.

Theo juga menilai polemik mengenai calon Kapolri harus berasal dari Akademi Kepolisian (Akpol) atau non-Akpol tidak perlu diperdebatkan.

Menurutnya, penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Yang terpenting, sosok yang dipilih berasal dari jajaran perwira tinggi Polri, memiliki rekam jejak yang baik, jujur, serta berintegritas.

"Ini adalah jabatan politik yang berada di bawah Presiden. Presiden berhak menentukan siapa yang dianggap paling tepat. Tidak ada aturan dalam undang-undang yang mewajibkan Kapolri harus berasal dari kelompok tertentu. Yang penting, pilih jenderal terbaik di Polri," pungkas Theo.