Berita

Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen (Formappi), Lucius Karus (kiri). (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Kasus Eks Jampidsus Febrie Bikin Publik Sulit Percaya Kejagung

KAMIS, 23 JULI 2026 | 06:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Terbongkarnya dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah dinilai telah mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa.

Sorotan tajam tersebut disampaikan Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen (Formappi), Lucius Karus dalam forum diskusi bertajuk Urgensi Pengungkapan Aliran Uang Kejahatan dan Aktor Intelektual Kasus Eks Jampidsus di Jakarta Pusat, Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut Lucius, keterlibatan pejabat teras sekelas eks Jampidsus dalam praktik rasuah merupakan pukulan telak bagi integritas penegakan hukum di tanah air.


"Publik terus mengawal sejauh mana proses hukum terhadap Febrie. Namun di sisi lain, timbul keraguan objektif dari publik apabila kejaksaan menangani sendiri kasus ini, mengingat para penyidik Pidsus merupakan mantan anak buah dari yang bersangkutan," ujar Lucius.

Ia menilai, rapor pemberantasan korupsi di Indonesia yang masih memprihatinkan tak lepas dari pembiaran secara sistemik. Salah satu indikatornya terlihat dari regulasi yang dihasilkan DPR dalam beberapa tahun terakhir yang kerap kali kental akan kepentingan politis.

Di samping itu, ketidakpatuhan para pejabat negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara jujur dan berkala turut menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak alur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Oleh karena itu, Lucius menegaskan penanganan skandal yang menyeret eks Jampidsus ini harus dijadikan momentum koreksi total serta reformasi sistemik penegakan hukum di Indonesia.

"Kasus ini harus menjadi pijakan pembenahan undang-undang sekaligus pembuktian keseriusan negara dalam agenda pemberantasan korupsi," tegas Lucius.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya