Berita

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Foto: RMOL/Alifia Alifia)

Politik

Dody Gandeng BKN Bereskan Masalah ASN PU, dari Absensi hingga Judi Online

RABU, 22 JULI 2026 | 22:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperkuat kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Dody dengan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Dody mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di lingkungan Kementerian PU. Selain masalah kedisiplinan dalam absensi, ia juga menyoroti adanya pegawai yang terlibat judi online.


"Mungkin di beberapa kesempatan lalu kan teman-teman sudah dengar semua di sini ada banyak masalah. Ada masalah absen, ada masalah judol, dan seterusnya," ujar Dody kepada wartawan.

Menurutnya, pertemuan dengan BKN difokuskan untuk mencari solusi agar berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan sehingga kualitas ASN Kementerian PU terus meningkat.

"Nah itu kita lagi diskusi bagaimana masalah-masalah itu kita bisa selesaikan dan Kementerian ini, terutama ASN-nya itu dari waktu ke waktu bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Itu adalah gambaran besarnya," lanjutnya.

Dody mengungkapkan Kepala BKN telah menyampaikan sejumlah usulan yang akan menjadi dasar kerja sama antara kedua instansi. 

Bahkan, Zudan disebut menyerahkan konsep dalam dua lembar yang berisi berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas dan integritas ASN di Kementerian PU.

"Banyak hal tadi disampaikan, tadi beliau menyampaikan disikat bakti ASN-PU. Lupa saya bakti itu singkatan apa. Tapi ada tadi sudah menyampaikan ide atau usulan apa-apa yang bisa dikerjakan bersama antara Kementerian PU dan BKN untuk mampu memperbaiki kualitas dan integritas ASN di Kementerian PU," katanya.

Selain itu, Dody juga mengungkapkan pihaknya menemukan adanya ribuan pegawai yang diduga melakukan manipulasi data absensi. Karena itu, Kementerian PU kini tengah membenahi sistem kehadiran pegawai agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

"Jadi ada proses lah di internal kami yang mesti kami kerjakan dan ya nggak perlu saya buka-buka publik," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya