Berita

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Foto: RMOL/Alifia Alifia)

Politik

Dody Gandeng BKN Bereskan Masalah ASN PU, dari Absensi hingga Judi Online

RABU, 22 JULI 2026 | 22:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperkuat kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Dody dengan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Dody mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di lingkungan Kementerian PU. Selain masalah kedisiplinan dalam absensi, ia juga menyoroti adanya pegawai yang terlibat judi online.


"Mungkin di beberapa kesempatan lalu kan teman-teman sudah dengar semua di sini ada banyak masalah. Ada masalah absen, ada masalah judol, dan seterusnya," ujar Dody kepada wartawan.

Menurutnya, pertemuan dengan BKN difokuskan untuk mencari solusi agar berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan sehingga kualitas ASN Kementerian PU terus meningkat.

"Nah itu kita lagi diskusi bagaimana masalah-masalah itu kita bisa selesaikan dan Kementerian ini, terutama ASN-nya itu dari waktu ke waktu bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Itu adalah gambaran besarnya," lanjutnya.

Dody mengungkapkan Kepala BKN telah menyampaikan sejumlah usulan yang akan menjadi dasar kerja sama antara kedua instansi. 

Bahkan, Zudan disebut menyerahkan konsep dalam dua lembar yang berisi berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas dan integritas ASN di Kementerian PU.

"Banyak hal tadi disampaikan, tadi beliau menyampaikan disikat bakti ASN-PU. Lupa saya bakti itu singkatan apa. Tapi ada tadi sudah menyampaikan ide atau usulan apa-apa yang bisa dikerjakan bersama antara Kementerian PU dan BKN untuk mampu memperbaiki kualitas dan integritas ASN di Kementerian PU," katanya.

Selain itu, Dody juga mengungkapkan pihaknya menemukan adanya ribuan pegawai yang diduga melakukan manipulasi data absensi. Karena itu, Kementerian PU kini tengah membenahi sistem kehadiran pegawai agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

"Jadi ada proses lah di internal kami yang mesti kami kerjakan dan ya nggak perlu saya buka-buka publik," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya