Berita

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Foto: RMOL/Alifia Alifia)

Politik

Dody Gandeng BKN Bereskan Masalah ASN PU, dari Absensi hingga Judi Online

RABU, 22 JULI 2026 | 22:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperkuat kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Dody dengan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Dody mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di lingkungan Kementerian PU. Selain masalah kedisiplinan dalam absensi, ia juga menyoroti adanya pegawai yang terlibat judi online.


"Mungkin di beberapa kesempatan lalu kan teman-teman sudah dengar semua di sini ada banyak masalah. Ada masalah absen, ada masalah judol, dan seterusnya," ujar Dody kepada wartawan.

Menurutnya, pertemuan dengan BKN difokuskan untuk mencari solusi agar berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan sehingga kualitas ASN Kementerian PU terus meningkat.

"Nah itu kita lagi diskusi bagaimana masalah-masalah itu kita bisa selesaikan dan Kementerian ini, terutama ASN-nya itu dari waktu ke waktu bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Itu adalah gambaran besarnya," lanjutnya.

Dody mengungkapkan Kepala BKN telah menyampaikan sejumlah usulan yang akan menjadi dasar kerja sama antara kedua instansi. 

Bahkan, Zudan disebut menyerahkan konsep dalam dua lembar yang berisi berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas dan integritas ASN di Kementerian PU.

"Banyak hal tadi disampaikan, tadi beliau menyampaikan disikat bakti ASN-PU. Lupa saya bakti itu singkatan apa. Tapi ada tadi sudah menyampaikan ide atau usulan apa-apa yang bisa dikerjakan bersama antara Kementerian PU dan BKN untuk mampu memperbaiki kualitas dan integritas ASN di Kementerian PU," katanya.

Selain itu, Dody juga mengungkapkan pihaknya menemukan adanya ribuan pegawai yang diduga melakukan manipulasi data absensi. Karena itu, Kementerian PU kini tengah membenahi sistem kehadiran pegawai agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

"Jadi ada proses lah di internal kami yang mesti kami kerjakan dan ya nggak perlu saya buka-buka publik," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya