Berita

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Yanuar Winarko. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

Pengamat Cium Benturan Kepentingan di Balik Isu Liar Kasus Febrie Adriansyah

RABU, 22 JULI 2026 | 14:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Yanuar Winarko mencium adanya benturan kepentingan yang sengaja dimainkan lewat manipulasi isu privat dalam kasus hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Menurut Yanuar, kemunculan rumor kehidupan pribadi hingga isu asmara di tengah proses hukum merupakan pola klasik character assassination atau pembunuhan karakter yang bertujuan merusak legitimasi target.

"Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana isu domestik atau urusan privat kerap diproduksi dan diamplifikasi secara masif ke ruang publik. Tujuannya jelas, menggeser fokus publik dari substansi hukum materiil perkara menjadi penghakiman moral," ujar Yanuar kepada wartawan, Rabu, 22 Juli 2026.


Ia mewanti-wanti publik agar tidak terjebak dalam trial by the press akibat gempuran opini di media sosial. Salah satunya soal isu hubungan asmara Febrie dengan asisten pribadinya. Isu ini sudah dibantah secara terbuka oleh tim kuasa hukum Febrie.

Yanuar menegaskan bahwa sistem hukum pidana bekerja berdasarkan alat bukti materiil yang sah, bukan berlandaskan desas-desus atau opinion making.

"Ketika instrumen isu privat dimasukkan ke dalam pusaran konflik hukum, hal ini sering kali menjadi tanda adanya benturan kepentingan yang lebih besar di balik layar. Pihak-pihak tertentu sengaja melempar isu sensitif demi melemahkan posisi tawar target," pangkasnya.

Meski begitu, Yanuar menggarisbawahi bahwa penolakannya terhadap isu liar tersebut bukan bentuk pembelaan buta untuk membebaskan Febrie dari dugaan tindak pidana korupsi. Proses hukum pokok, kata dia, harus tetap berjalan secara transparan dan terukur.

Namun, ia menolak keras jika proses peradilan dikotori oleh cara-cara manipulatif yang merusak objektivitas hukum dan melanggar asas praduga tak bersalah.

"Penegakan hukum yang bersih tidak boleh menggunakan cara-cara kotor. Keadilan harus ditegakkan dengan bukti dan fakta empiris, bukan dengan eksploitasi rumor moralitas," tegas Yanuar.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya