Berita

Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Mensesneg Tegaskan Belum Ada Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

SELASA, 21 JULI 2026 | 16:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Isu reshuffle kembali mencuat di tengah evaluasi kinerja pemerintahan yang telah berjalan lebih dari 20 bulan.

Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi langsung membantah isu tersebut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.

"Kok ada isu reshuffle lagi? Enggak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle," tegasnya kepada awak media. 


Prasetyo mengatakan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kementerian merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap program prioritas berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Karena itu, evaluasi tidak otomatis berujung pada pergantian pejabat atau reshuffle kabinet.

"Jadi itu tidak selalu makna dari evaluasi itu adalah selalu berujung terjadinya pergantian atau reshufle," kata Prasetyo. 

Isu reshuffle kembali mengemuka setelah sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih menjadi sorotan. 

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, misalnya, sempat dikaitkan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Isu tersebut turut menjadi perhatian publik setelah laporan gratifikasi yang menyeret nama politikus PSI itu ditolak karena perkara telah masuk tahap penyidikan.

Sorotan serupa juga mengarah kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusul polemik antara Polri dan Kejaksaan terkait penanganan perkara Jampidsus periode 2022-2026, Febrie Adriansyah. 

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga sempat menjadi perbincangan setelah muncul polemik terkait dugaan kebocoran dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat serta isu mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya