Verifikasi data penerima perlindungan sosial (Perlinsos) dipastikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, akan terus berjalan meskipun Presiden Prabowo Subianto telah memuji kinerjanya karena menyatakan realisasinya yang terbaik di dunia.
Sosok Mensos yang kerap disapa Gus Ipul ini mengatakan, Kementerian Sosial tengah menyelesaikan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial, bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.
“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Juli 2026.
Gus Ipul menjelaskan, Kemensos juga tengah melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu alternatif kanal distribusi bantuan, karena selama ini penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana," urainya.
Lebih dari itu, Gus Ipul menyatakan Kemensos tentang mematangkan upaya mengubah metode penyaluran bantuan sosial tersebut.
"Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa,” demikian Gus Ipul menambahkan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin kemarin, 20 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) terkuat di dunia.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dan rentan, sekaligus menjadi fondasi menuju target nol persen kemiskinan.
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ujar Presiden.
Juga dipaparankan mengenai Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, bahwa sejumlah program yang berada dalam koordinasi Kensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat sebesar Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4.
Sementara Sekolah Rakyat memberikan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 siswa yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2.
Selain itu, Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) diberikan kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai bantuan hingga Rp2,4 juta per penerima per tahun.
Pemerintah juga memperkuat aspek pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan bantuan sebesar Rp10 juta per penerima yang menyasar 2.810 penerima manfaat.
Presiden juga memaparkan berbagai program dukungan kesejahteraan lainnya, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurut Presiden, keseluruhan program tersebut menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok, namun juga ditekankan untuk terus memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor, sehingga penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegasnya.
Prabowo juga menjelaskan, digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Sementara sebelumnya, masyarakat dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sedangkan kini proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," tuturnya.
"Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” demikian Prabowo menambahkan.
