Berita

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di KPK (RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

KPK Bakal Buka Penyidikan Baru Kembangkan Penerimaan Amplop Menhut Raja Juli

SELASA, 21 JULI 2026 | 09:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan penyidikan terkait dugaan penerimaan amplop oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Apabila ditemukan fakta baru yang berkorelasi dengan perkara, pengembangan penyidikan sangat dimungkinkan.

"Di ranah penindakan, ini masih terus berprogres. Penyidik juga masih terus mendalami, memanggil sejumlah saksi untuk meminta keterangan khususnya untuk melengkapi bukti-bukti tambahan kepada para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Budi kepada wartawan, Selasa, 21 Juli 2026.


"Namun tentu terbuka kemungkinan jika nanti ada fakta-fakta lain yang kemudian berkorelasi atau terbuka kemungkinan untuk dilakukan pengembangan, kita masih terus ikuti progres dari penyidikan perkara ini," sambungnya.

Budi menjelaskan, fokus penyidik saat ini masih mengurai rangkaian dugaan pengumpulan uang dari anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang dilakukan Suhardiman.

Uang tersebut diduga dikonversi ke mata uang dolar Singapura, dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberikan kepada Raja Juli yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Nah ini didalami dulu motif inisiatifnya soal pengumpulan itu, kemudian nanti soal motif inisiatif yang dilakukan oleh Bupati memberikan amplop kepada Pak Menhut, ini motif inisiatifnya dari siapa, untuk apa. Nah tentu itu menjadi materi dalam proses penyelidikan perkara ini," ujar Budi.

Ia menegaskan proses penanganan laporan gratifikasi Raja Juli di Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik telah selesai. Namun, hal itu tidak menghentikan pendalaman di Direktorat Penyidikan.

"Terkait dengan laporan gratifikasi ini ranahnya di pencegahan. Dari laporan Pak Menhut tersebut KPK sudah memberikan jawaban. Semuanya itu di ranah pencegahan, di mana analisis dan verifikasinya dikoordinasikan dengan unit kerja lainnya, salah satunya penindakan, karena penerimaan oleh Pak Menhut diduga ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani," jelasnya.

Saat ditanya apakah unsur pidana dugaan penerimaan amplop oleh Raja Juli telah terpenuhi, Budi belum memberikan kesimpulan.

"Untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu berdasarkan kecukupan alat bukti. Untuk pihak-pihak lain kapasitasnya tentu adalah sebagai saksi, termasuk pendalaman alat bukti yang dilakukan oleh penyidik ini seperti apa nantinya dalam proses perkembangannya," katanya.

Budi menambahkan, penyidik juga telah menyita uang yang diduga merupakan bagian dari uang yang sebelumnya dikembalikan Raja Juli kepada Suhardiman. Barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya