Berita

Suasana diskusi bertajuk "30 Tahun Kudatuli, dalam Catatan Wartawan: Refleksi Perjuangan Wartawan, Merekam Kebenaran dan Menjaga Independensi" di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu, 19 Juli 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Catatan Jurnalis soal Kudatuli: Nama Megawati Pernah Dilarang

MINGGU, 19 JULI 2026 | 23:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Represi terhadap kebebasan pers pada masa Orde Baru kembali diungkap dalam peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. 

Sejumlah mantan jurnalis dan sejarawan membagikan pengalaman mengenai ketatnya sensor negara terhadap media massa, termasuk larangan menulis nama Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, media dipaksa mengganti penyebutan nama Megawati menjadi Megawati Taufiq Kiemas sebagai bagian dari kebijakan de-Soekarnoisasi yang dijalankan rezim Orde Baru.


Pengalaman tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "30 Tahun Kudatuli, dalam Catatan Wartawan: Refleksi Perjuangan Wartawan, Merekam Kebenaran dan Menjaga Independensi" di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu, 19 Juli 2026.

Mantan jurnalis Harian Bernas, Willy Pramudya, mengenang Peristiwa Kudatuli sebagai salah satu fase paling mencekam bagi insan pers. Selain menjadi puncak ketegangan politik nasional, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro ketika itu juga berada dalam pengawasan ketat aparat keamanan.

Menurut Willy, tekanan terhadap media membuat banyak redaksi terpaksa menerapkan self-censorship demi menghindari represi pemerintah. Salah satu bentuknya adalah larangan menggunakan nama Megawati Soekarnoputri dalam pemberitaan.

"Kami tidak boleh, misalnya, menggunakan nama Megawati Soekarnoputri. Kami dikumpulkan di sebuah hotel berdekatan Tanah Abang sana, supaya kami menulisnya Megawati Taufiq Kiemas," ungkap Willy.

Ia mengatakan, intervensi rezim tidak berhenti pada penggunaan nama. Aparat militer juga secara rutin mendatangi kantor-kantor media untuk mengawasi proses pemberitaan.

"Setiap saat datang ke kantor, masuk ke kantor lalu melihat komputer satu per satu. Wartawan yang belum mematikan komputer akan ditegur, 'Ini jangan ditulis ya, ini judulnya jangan seperti ini'," kenangnya.

Cerita serupa disampaikan mantan jurnalis harian militer Berita Yudha, Widiarsi Agustina. Meski bekerja di media yang berada di bawah lingkungan militer, ia mengaku tetap berusaha memegang prinsip jurnalisme yang berpihak kepada kepentingan publik.

Widiarsi menceritakan, pengawasan intelijen menjelang Kudatuli berlangsung sangat ketat. Personel intelijen, kata dia, menyamar di berbagai sudut kawasan DPP PDI, mulai dari sekitar kotak sumbangan hingga dapur redaksi untuk memantau arus informasi.

Ia juga membenarkan adanya instruksi agar media tidak menggunakan nama Soekarno dalam pemberitaan mengenai Megawati.

"Megawati itu dilarang menggunakan kata Soekarnoisasi, eh Soekarno. Waktu itu kami paham belakangan karena memang ada de Soekarnoisasi, jadi semua nama Megawati itu harus pakai nama Megawati Taufiq Kiemas," ujarnya.

Bahkan, lanjut Widiarsi, apabila PDI menerbitkan dokumen resmi yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri, redaksi tetap dipaksa mengubahnya menjadi Megawati Soekarno Taufiq Kiemas.

Menurutnya, kontrol pemerintah terhadap media juga dilakukan secara detail. Aparat militer menghitung porsi pemberitaan PDI di surat kabar nasional. Jika dianggap terlalu besar, pemimpin redaksi akan langsung ditelepon dan diminta menguranginya.

"Lama-lama tentara itu tugasnya menghitung. Menghitung jumlah berita di Media Indonesia, di Kompas. Kompas itu kalau berita sambungannya di belakang lebih dari empat kolom saja, mereka sudah menegur," jelasnya.

Sementara itu, sejarawan sekaligus Anggota DPR RI Bonnie Triyana menilai Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu titik penting yang membuka jalan bagi perubahan politik menjelang Reformasi 1998 dan Pemilu 1999.

Menurut Bonnie, pola pembungkaman terhadap media memang berubah seiring waktu. Jika pada era Orde Baru dilakukan secara terbuka melalui pembredelan, saat ini tekanannya lebih halus, namun tetap mengancam independensi pers.

"Kalau dulu pemerintah bisa langsung beredel. Sekarang polanya lain lagi, ditelepon, atau aliran ekonominya ditutup, iklan ditutup, atau diteror yang lebih vulgar lagi seperti dikirimi kepala babi atau mobilnya dilempari," kata Bonnie.

Ia menegaskan, mengingat kembali Peristiwa Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat agar praktik represi terhadap kebebasan pers dan independensi jurnalisme tidak kembali terulang.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya