Pemilik SPPG Ancam Lakukan Gembok Nasional

WAKTU libur sekolah kemarin, para pemilik dapur SPPG mengerahkan pasukan paling ditakuti di muka bumi, emak-emak. Demo pro-MBG digelar berkali-kali. Mereka berharap Badan Gizi Nasional (BGN) melirik. Ternyata yang melirik cuma kamera wartawan.

Karena merasa suara mereka lebih cepat sampai ke awan dari ke telinga pengambil kebijakan, jurus terakhir pun dikeluarkan. Namanya sangar, pendek, tetapi efeknya bisa bikin seluruh negeri mendadak mencari tukang kunci. Gembok Nasional.

Kalau ancaman itu benar terjadi, bukan cuma pintu dapur yang terkunci. Panci akan mengajukan pensiun dini. Wajan memilih bertapa di Gunung Teflon. Centong kehilangan arah hidup lalu mendaftar jadi influencer dapur. Rice cooker mendadak menjadi vas bunga. Kompor gas masuk masa introvert. Bahkan sendok mungkin menggelar doa bersama agar gembok cepat dibuka.

Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng menegaskan, bila persoalan tata kelola tak kunjung selesai, para mitra siap menggembok seluruh dapur MBG secara nasional. Ancaman itu dikeluarkan usai RDPU dengan Komisi IX DPR, Selasa 14 Juli 2026.

Bahasanya memang cuma dua kata, "gembok nasional". Tetapi gaungnya bisa membuat engsel pintu ikut merinding.

Menurut Syawaludin, para mitra merasa statusnya berubah. Dulu disebut mitra strategis. Sekarang rasanya seperti pemain cadangan yang disuruh membeli tiket untuk menonton pertandingan sendiri. 

Padahal mereka sudah mengantongi Surat Keputusan resmi, membangun dapur, mengeluarkan investasi besar, memenuhi berbagai syarat, lalu berharap menjadi bagian penting program MBG. 

Logikanya sederhana, pemerintah punya program, mereka punya dapur. Namun mereka menilai BGN kini seperti kapten, wasit, komentator, operator VAR, sekaligus pemilik stadion.

Padahal, kata mereka, jalan keluarnya tidak serumit mencari sinyal di tengah hutan. Tinggal kembali membuka Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. 

Aturan itu sudah mengatur mekanisme pelaksanaan, termasuk jumlah penerima manfaat setiap dapur di wilayah perkotaan maupun daerah 3T. 

Sayangnya, kebijakan lama kini terasa diperlakukan seperti ponsel jadul. Masih hidup, tetapi dianggap tidak keren lagi. Seolah-olah semua keputusan masa lalu mendadak masuk daftar barang haram.

Asosiasi pun memasang alarm sampai 17 Agustus 2026. Bila tidak ada perubahan, mereka mengaku siap memutar anak kunci secara serentak. Yang menarik, ini bukan ancaman dari belasan dapur. Ini ancaman dari sebuah kerajaan panci.

Data resmi BGN pada Januari 2026 mencatat ada sekitar 20.419 dapur SPPG yang melayani lebih dari 50 juta penerima manfaat. Laporan berikutnya bahkan menyebut investasi masyarakat telah membangun sekitar 27.000 dapur SPPG dengan nilai mencapai Rp54 triliun. Kementerian PU juga sudah merampungkan 222 dapur baru untuk diserahkan kepada BGN.

Kalau puluhan ribu dapur itu benar-benar ikut "Gembok Nasional", yang terdengar bukan lagi bunyi sendok beradu dengan piring, melainkan bunyi "klik!" paling mahal dalam sejarah Indonesia.

Efeknya tentu bukan sekadar panci ngambek. Setiap dapur menyerap sekitar 15-20 tenaga kerja, sehingga lebih dari 400 ribu pekerja berpotensi terdampak langsung. 

Program MBG sendiri melayani sekitar 50-62 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Dari sisi politik, ancaman ini jelas menjadi tekanan besar bagi BGN dan pemerintah karena menyangkut salah satu program strategis nasional.

So, musuh terbesar MBG hari ini bukan harga cabai, bukan gas melon, bukan pula ayam yang telurnya mogok produksi. Musuhnya cuma satu, gembok. Benda kecil biasanya nongkrong di pagar rumah itu kini mendadak berpeluang menjadi tokoh utama drama nasional. 

Siapa sangka, masa depan program raksasa bisa bergantung pada sepotong besi yang tugas sehari-harinya cuma bilang, "Maaf, hari ini tutup."

Rosadi Jamani
Wartawan senior