Berita

Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Harga Minyakita Masih di Atas HET, Kemendag Bakal Perketat Distribusi Lewat BUMN

SELASA, 14 JULI 2026 | 20:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengakui harga minyak goreng subsidi merek Minyakita masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Kemendag, harga rata-rata Minyakita di pasar masih berada di kisaran Rp16 ribuan per liter, sementara HET yang berlaku sebesar Rp15.700 per liter.

"Kalau HET-nya kan di angka Rp15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya Rp16 ribuan ya," kata Roro usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.


Untuk menekan harga sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia, Roro mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan distribusi Minyakita melalui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025.

Regulasi tersebut mewajibkan sedikitnya 35 persen penyaluran Minyakita dilakukan melalui jaringan BUMN Pangan. Menurut Roro, realisasi distribusi melalui BUMN Pangan saat ini bahkan telah mencapai 51 persen.

"Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman," ungkap dia.

Persoalan harga Minyakita juga menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional. Kemendag, sambungnya, terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dilakukan bersama Bank Indonesia (BI), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah.

"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Jadi kita juga mengetahui komoditas apa saja yang harganya sedang naik," sambungnya.

Selain menjaga distribusi Minyakita, Kemendag juga menyiapkan langkah antisipasi bagi daerah yang terdampak bencana alam. 

Lanjut dia, gangguan distribusi akibat bencana berpotensi memicu kenaikan inflasi karena terhambatnya arus pasokan kebutuhan pokok.

Karena itu, pemerintah tengah mempercepat koordinasi program revitalisasi pasar rakyat agar infrastruktur perdagangan di wilayah terdampak tetap dapat berfungsi sebagai pusat distribusi logistik.

"Itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi meningkat karena flow of goods ataupun distribusinya juga terkendala," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya