Bahlil Segera Keluarkan SK Subsidi BBM untuk Nelayan Kapal 30-200 GT

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan segera menerbitkan surat keputusan (SK) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).

Regulasi tersebut menjadi tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter kepada kelompok nelayan tersebut.

Dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden di Hambalang, Senin, 13 Juli 2026, Bahlil mengatakan harga khusus BBM diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha di sektor perikanan.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Bahlil.

Dia menyebut Kementerian ESDM akan bergerak cepat menyelesaikan regulasi agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan. Menurutnya, dukungan harga BBM bagi nelayan ini sepenuhnya dibiayai melalui dana non-APBN. 

“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga akan memperketat mekanisme pengawasan agar penyaluran subsidi tepat sasaran. 

Penentuan titik distribusi BBM akan dikoordinasikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan di lapangan.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegasnya.

Menurut laporan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, harga BBM solar berada di kisaran Rp18.600 per liter. Selisih sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga nelayan hanya membayar sebesar Rp15.000.

"Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut bukan oleh APBN karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat," ungkapnya. 

Menko Airlangga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan kuota penyaluran BBM harga khusus sebanyak 400.000 ton yang akan berlaku selama enam bulan ke depan.