Rasio Defisit APBN 2026 Paling Tinggi Imbas Lonjakan Belanja Negara

Rasio defisit APBN 2026 diperkirakan menjadi yang tertinggi di luar periode pandemi Covid-19. Kondisi itu terjadi seiring proyeksi kenaikan belanja negara yang melampaui pertumbuhan pendapatan negara.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengungkapkan, dalam Laporan Semester (Lapsem) I/2026 pemerintah mengakui defisit APBN tahun ini akan lebih lebar dibanding target awal.

Menurut outlook pemerintah, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun di tahun ini atau mencapai 101,73 persen dari target APBN. Angka tersebut meningkat 16,02 persen dibanding realisasi 2025.

"Jika outlook terbukti, maka kinerja pendapatan terbilang cukup baik," kata Awalil dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Senin 13 Juli 2026.

Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,95 persen dari rencana APBN. Selain melampaui target, nilainya juga naik 14,76 persen dibanding realisasi tahun lalu.

Awalil menilai, jika proyeksi tersebut terealisasi, maka kenaikan belanja negara pada 2026 akan menjadi yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Sehingga, defisit APBN 2026 diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun dari target semula Rp689,1 triliun.

"Oleh karena kenaikan belanja melebihi pendapatan, maka defisit 2026 diprakirakan mencapai Rp734,3 triliun. Lebih lebar dari rencana APBN yang Rp689,1 triliun, dan rasio atas PDB pun menjadi 2,85 persen dari rencana 2,68 persen. Merupakan rasio tertinggi, kecuali saat pandemi tahun 2020 dan 2021," ujar Awalil.

Ia juga membandingkan rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) pada beberapa periode pemerintahan. Pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rata-rata rasio defisit tercatat 1,19 persen terhadap PDB.

Sementara pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019), rata-rata rasio defisit meningkat menjadi 2,32 persen sebelum melonjak pada periode kedua akibat pandemi Covid-19.

"Tahun pertama era Prabowo langsung mencapai 2,81 persen, dan diakui Pemerintah akan menjadi 2,85 persen pada 2026," tandasnya.