Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok RMOL)

Hukum

Pemberantasan Korupsi Era Prabowo Tidak Kaleng-kaleng

SENIN, 13 JULI 2026 | 13:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penetapan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Menurut pengamat politik Adi Prayitno, langkah penegakan hukum terhadap Febrie menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo bukan sekadar retorika politik.

"Ditetapkannya Febrie Adriansyah sebagai tersangka merupakan bentuk nyata bahwa komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo Subianto tidak kaleng-kaleng, tidak main-main. Ini bukan hanya sebatas retorika politik atau pernyataan normatif, tetapi diwujudkan dalam prioritas dan praktik nyata," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 13 Juli 2026.


Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai pemerintah telah menunjukkan konsistensi dalam menindak pelaku korupsi, tanpa membedakan latar belakang politik maupun jabatan yang dimiliki.

Menurutnya, sudah banyak contoh pejabat, kepala daerah, politisi hingga oknum aparat penegak hukum yang diproses secara hukum karena diduga terlibat tindak pidana korupsi.

"Sudah banyak contoh oknum penegak hukum, politisi, kepala daerah, dan seterusnya yang ditindak. Tidak pandang bulu apa pun partainya, apa pun jabatan politiknya, sepanjang melakukan tindakan korupsi," ujarnya.

Adi juga menyinggung penanganan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan tidak ada pihak yang kebal hukum.

Ia menilai rangkaian penindakan tersebut mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Ini mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan pemberantasan korupsi sebagai variabel dan instrumen utama untuk menciptakan Indonesia yang hebat, bersih, dan tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya