POLITIK sering kali dipersepsikan sebagai arena pertarungan adu kekuatan, dan perebutan kepercayaan rakyat. Namun di mata sebagian pengamat, yang tampak di permukaan justru menyerupai pertarungan antar-kelompok elite yang saling berebut pengaruh atas pusat-pusat kekuasaan negara.
Jangan pernah tertipu oleh riuhnya panggung politik. Ketika dua kelompok elite saling menyerang, saling membongkar aib, saling mengerahkan pengaruh, dan saling mengklaim sebagai penyelamat bangsa, publik sering dipaksa memilih salah satu. Padahal, belum tentu keduanya sedang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam setiap pertarungan kekuasaan, ada satu hukum yang hampir selalu berlaku, tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi.
Hari ini saling mencaci, besok duduk semeja. Hari ini mengaku membela rakyat, besok berbagi kursi kekuasaan. Yang berubah hanyalah slogan, kepentingannya sering kali tetap sama.
Rakyat kemudian disuguhi drama tanpa jeda. Berkas dibuka, rekaman diperdengarkan, isu dilemparkan, opini dibentuk. Setiap kubu ingin tampil paling suci sambil menuding lawannya sebagai sumber segala masalah.
Padahal, jika seluruh energi politik habis untuk saling menjatuhkan, kapan negara dibangun?
Lebih ironis lagi, setiap pertarungan elite hampir selalu meminta rakyat menjadi pendukung fanatik. Rakyat diminta marah, berdebat, bahkan bermusuhan dengan sesama warga. Sementara itu, ketika kesepakatan politik tercapai di belakang layar, rakyat yang sebelumnya saling bermusuhan justru ditinggalkan.
Kemudian yang paling berbahaya bukanlah persaingan politik itu sendiri, melainkan ketika lembaga negara kehilangan independensinya, ketika hukum dipersepsikan tajam ke bawah namun tumpul ke atas, ketika jabatan dipandang sebagai alat mempertahankan pengaruh, bukan amanah untuk melayani masyarakat.
Pertanyaan besarnya bukan lagi, "Siapa yang akan menang?" Pertanyaan yang lebih penting adalah, "Apakah rakyat ikut menang?"
Sebab apabila setelah pertarungan selesai korupsi tetap tinggi, pelayanan publik tetap buruk, kesenjangan tetap melebar, dan kepercayaan masyarakat terus menurun, maka kemenangan itu hanyalah kemenangan segelintir elite, bukan kemenangan bangsa.
Sejarah berkali-kali mengajarkan bahwa negara tidak runtuh hanya karena musuh dari luar.
Negara lebih sering melemah ketika perebutan kepentingan di dalam, mengalahkan kepentingan nasional.
Maka jangan mudah bertepuk tangan ketika satu kubu berhasil menjatuhkan kubu lainnya.
Bisa jadi yang tumbang hanyalah satu pemain, sementara permainannya tetap sama.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan bertanya siapa yang paling keras berteriak atau paling lihai membangun pencitraan.
Sejarah hanya akan mencatat satu hal, siapa yang benar-benar meninggalkan warisan bagi rakyat, dan siapa yang sekadar menjadikan rakyat sebagai penonton dalam perebutan kekuasaan.
Karena dalam perang antarelite, sering kali tidak ada pemenang sejati.
Yang ada hanyalah perebutan kekuasaan.
Dan jika kepentingan bangsa terus dikalahkan oleh kepentingan kelompok, maka yang kalah bukan satu kubu, melainkan seluruh rakyat Indonesia.
Perang Antar Kartel Bentuknya bisa berupa; perebutan kekuasaan atau wilayah pengaruh, persaingan ekonomi dan bisnis, dan pertarungan politik, konflik bersenjata, seperti yang terjadi pada kartel narkoba di beberapa negara.
Dalam konteks politik, istilah "perang antar kartel" sering digunakan secara metaforis untuk menggambarkan persaingan keras antar faksi elite yang berebut pengaruh terhadap kebijakan, jabatan, atau arah pemerintahan. Istilah tersebut merupakan bentuk analisis atau retorika politik, bukan istilah hukum yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut benar-benar merupakan kartel dalam arti pidana atau ekonomi.
Singkatnya, kartel adalah kelompok yang bersekutu untuk menguasai kepentingan tertentu. Perang antar kartel adalah konflik atau persaingan antar kelompok yang sama-sama ingin mempertahankan atau merebut pengaruh dan kepentingannya.
Dalam politik, istilah ini umumnya dipakai sebagai metafora, bukan penetapan fakta.
Benz Jono HartonoPenulis adalah praktisi media massa, Wadir CAJ PWI Pusat serta Waketum SMSI Pusat
