Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming. (Foto: Setwapres)
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar serta berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Jumat, 10 Juli 2026.
Kunjungan ini difokuskan untuk menyerap aspirasi para perwakilan nelayan, pelaku usaha mikro, dan pengepul ikan sebagai dasar perumusan kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, distribusi, dan kesejahteraan nelayan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan di Jawa Timur sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.
"Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini (Jatim), sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki beberapa pekerjaan akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan," kata Gibran.
Wapres mencatat berbagai aspirasi serta persoalan yang disampaikan nelayan, dan memastikan hal tersebut akan segera ditindaklanjuti.
“Sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal ke sini (TPI), tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini. Catatan-catatannya, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindaklanjuti,” janji Gibran.
Salah seorang nelayan Muncar, Umar, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan setempat, antara lain kebutuhan perbaikan infrastruktur, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, serta regulasi dan perizinan yang dinilai masih kompleks.
“Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak, sehingga ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak,” tuturnya.
Ia juga menyoroti perlunya kemudahan regulasi bagi nelayan tradisional.
“Kami menghadapi perizinan yang sangat banyak, sekitar 13 items, yang sulit kami urus, sehingga kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar,” ungkapnya.
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tata kelola perizinan nelayan.
Menurutnya, perizinan saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga diperlukan penguatan sistem dan dukungan lintas pihak untuk mempercepat serta mengoptimalkan pelayanan kepada para nelayan.
Selain Gubernur Jatim, hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan dan dialog tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Suwardi.
