Berita

Personel Brimob mengamankan lokasi penggeledahan bekas restoran Prancis milik Jampidsus Febrie Adriansyah, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juli 2026. (Foto: RMOL/Bonfilio)

Hukum

Menko Perlu Turun Tangan Cegah Gesekan Kejagung-Polri

KAMIS, 09 JULI 2026 | 16:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penggeledahan restoran Prancis de' CLAN Signature yang disebut pernah dimiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mendapat perhatian dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie.

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi di sektor batu bara yang disebut menyebabkan blackout listrik PLN dengan nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp5 triliun.

Menanggapi perkembangan tersebut, Jimly meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mencegah potensi konflik antarlembaga penegak hukum.


Pada hari yang sama saat penggeledahan, rumah Febrie Adriansyah juga dilaporkan dijaga ketat oleh puluhan personel TNI.

"Sehubungan dengan berita penggeledahan kediaman Jampidsus dengan temuan simpanan uang tunai dan emas batangan oleh Polda yang dihadapkan dengan aparat TNI, sebaiknya kementerian koordinator terkait segera turun tangan mengatasi konflik antarinstansi," ujar Jimly lewat akun X miliknya, Kamis, 9 Juli 2026.

Menurut Jimly, koordinasi antarlembaga menjadi hal yang penting agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai koridor hukum tanpa memunculkan ketegangan yang dapat mengganggu kepercayaan publik.

"(Penjelasan) Memastikan proses hukum brjalan efektif dan proporsional," sambungnya.

Keterlibatan kementerian koordinator terkait penting untuk menjaga koordinasi antarlembaga tetap berjalan baik, sehingga tidak berkembang berbagai spekulasi di ruang publik dan proses hukum dapat berlangsung secara efektif, proporsional, serta menghindari potensi gesekan antarinstansi.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya