Berita

Kepala PBB desak perlindungan anak-anak dari perkembangan kecerdasan buatan atau AI (Unggahan akun X @antonioguterres)

Dunia

PBB Desak Aturan Global AI, Guterres: Jangan Jadikan Anak Kelinci Percobaan

SELASA, 07 JULI 2026 | 14:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sekretaris Jenderal Antonio Guterres memperingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) berlangsung jauh lebih cepat dibanding kemampuan dunia untuk mengaturnya. Karena itu, ia mendesak pembentukan aturan global agar AI berkembang secara aman dan bermanfaat bagi umat manusia.

Dalam Dialog Global pertama tentang Tata Kelola AI di Jenewa, Guterres menegaskan bahwa dunia tidak boleh membiarkan AI menentukan masa depan manusia.

"AI sudah mengubah dunia kita. Pertanyaannya adalah apakah kita akan membentuk transformasi ini bersama-sama, atau membiarkan transformasi ini membentuk kita," ujarnya, dikutip Selasa 7 Juli 2026.


Ia juga mengingatkan bahwa teknologi AI kini mampu memengaruhi ekonomi, dunia kerja, pemilu hingga keamanan global. Menurutnya, perkembangan tersebut terjadi lebih cepat daripada kemampuan pemerintah maupun para pengembang untuk mengimbanginya.

Guterres menyoroti pentingnya perlindungan bagi anak-anak. Ia mengatakan AI telah masuk ke kehidupan anak-anak, mulai dari proses belajar, pertemanan hingga pertanyaan pribadi sebelum dampaknya benar-benar dipahami.

"Tidak ada anak yang seharusnya menjadi kelinci percobaan untuk AI yang tidak diatur," ujarnya.

Ia mengusulkan Janji Keamanan Anak Berbasis AI, yang mewajibkan perusahaan membuktikan bahwa sistem AI yang dapat diakses anak-anak benar-benar aman serta memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual.

Selain itu, Guterres juga memperingatkan bahwa kekuatan AI kini terkonsentrasi di segelintir perusahaan dan negara, sehingga banyak negara tidak memiliki suara dalam menentukan arah perkembangan teknologi tersebut.

Di bidang militer, ia menyampaikan peringatan paling keras terhadap penggunaan sistem senjata otonom mematikan.

"Mari kita sebut apa adanya: robot pembunuh. Mesin memilih dan menyerang target serta merenggut nyawa tanpa kendali manusia. Itu menjijikkan secara moral dan harus dilarang oleh hukum internasional," ujar Guterres.

Sebagai langkah ke depan, Guterres menyerukan pembentukan sistem tata kelola AI global, standar bersama untuk menguji risiko AI, serta Dana Global AI guna membantu negara berkembang membangun kapasitas teknologi. 

Ia menegaskan bahwa generasi saat ini mungkin menjadi generasi terakhir yang masih memiliki kesempatan menetapkan aturan agar manusia dan AI dapat hidup berdampingan dengan aman.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya